Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

AISYAH RAMBE(1*), Amir Purba(2), Usman Tarigan(3),


(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan
(2) FISIP, Universitas Sumatera Utara
(3) FISIPOL, Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Suatu organisasi akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan bersikap professional. Oleh sebab itu menjadi tantangan setiap organisasi Pemerintah,termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan yang tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan serta pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan di dukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (Stakeholder) sehingga harus dapat mengelola pegawainya dengan sebaik-baiknya. Kedepannya BPBD Kota Medan akan membenahi kualitas SDM yang dimiliki. Peningkatan kemampuan SDM BPBD Kota Medan untuk menjadi tenaga yang handal dan professional perlu diwujudkan dengan cara mengikutsertakan pegawai dan honorer pada setiap kegiatan pelatihan-pelatihan, simulasi, dan sosialisasi, baik yang diadakan oleh BNPB maupun BPBD Provinsi dan diikuti oleh peralatan yang canggih. Karena SDM yang handal dan professional sebagai penunjang keberhasilan program penanganan bencana. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Medan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Pemberdayaan pegawai pada BPBD Kota Medan sudah baik namun dari fakta emprik masih ditemukan oknum pegawai yang kurang disiplin, baik masalah waktu kerja dan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu dari pembahasan dan kesimpulan penelitian diharapkan kepada BPBD untuk lebih maksimal memberdayakan pegawainya.

Keywords


pemberdayaan, pegawai

Full Text:

PDF

References


Agustian, A.G., 2003, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ POWER: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan, Penerbit ARGA, Jakarta

Amirin, M.T., 2000, Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmosoeprapto, K, 2002, Menuju SDM Berdaya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Bungin, M.B., 2008, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta.

Collins, J, 2004, Good To Great (Baik Menjadi Hebat), edisi terjemahan, alih bahasa: Alexander Sindoro, Karisma Publishing Group, Batam-Indonesia.

Cook, S and Steve M., 1997, Perfect Empowerment (Pemberdayaan yang Tepat), edisi terjemahan, alih bahasa: Paloepi Tyas R., PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Dessler, G. 2009. Manajemen SDM buku 1. Jakarta : Indeks

Drucker, P.F., 1997, The Organization of The Future, (terjemahan, alih bahasa oleh: Ahmad Kemal), PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Flippo, E..B, 1995, Manajemen Personalia, Erlangga, Jakarta

Gibson, J.L. Organisasi dan Manajemen, Penerbit Erlangga. Jakarta. 2000

Gie, T.L, 2003, Efisiensi Untuk Meraih Sukses, Panduan, Jakarta

Gitosudarmo, dan Agus M, Prinsip Dasar Manajemen, BPFE, Yogyakarta.

Goleman, D, 1996, Emotional Intellegence, Kecerdasan Emosional: Mengapa EI Lebih Penting dari IQ, PT. Gramedia Pustaka Utama

Gomes, F.C. 2003. MSDM. Yogyakarta : Andi

Handoko, T.H , 2001, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.

Hasibuan, M. 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Ibrahim, A, 2008. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Jakarta: Refika Aditama.

J.B. Ghartey, 1998, Decentralisation Transparency Social Capital and Development, Massachusetts.

Kaho, J.R., 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT, RajaGrafindo Persada Indonesia, Jakarta.

Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Sauatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Ilmu.

_________, 1999, Manajemen Proses Kebijaksanaan, Jakarta Lembaga Administrasi negara-Republik Indonesia

Karjadi, M, 1995, Kepemimpinan, Politeia, Bogor.

Kartasasmita, G, 1996, Pembangunanan untuk Rakyat, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Kartasasmita, P.S, 2006. Bringing The Public Back In : Revitalisasi Konsep Publik dalam Pemikiran dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia. Jakarta; Graha Ilmu.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ledvina V.C, 2002, Administrative Accoumtability, San Francisco State University Fall.

Makmur, S, 2007, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi, PT. RajaGrafindo Persada Indonesia, Jakarta.

Mangkunegara, A.P, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Mulyana, D, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda, Bandung

Nawawi, H, 2001, Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit dan Kompetitif, Gajah Mada Uneversity Press, Yogyakarta.

Nazir, M, 2003, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ndraha, T, 1987, Pembangunan Masyarakat: mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta.

Nugroho, D.R, 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Walikota Medan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

Sujamto, 2007, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: SInar Grafika.

Polidano, C., “Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies.” Public Policy and Administration 13, No. 1, Spring 1998, p 38.

Rivai, V., dkk. 2008. Performance Appraisal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ruky. A. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, S., 2002. Manajemen SDM. Jakarta : Bumi Aksara.

Simanjuntak, P., 2005, Evaluasi Manajamen Kinerja, Jakarta.

Simanjuntak, P.J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Sjahruddin, R, 2000. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja, Jakarta.

Soetopo, 1999, Kebijaksanaan Publik dan Implementasi, Jakarta: Lembaga Administrasi negara - Republik Indonesia.

Stewart, A.M. 1998, Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Kanisius.

Sugiyono, 1998. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Sumarsono, S. 2005. Manajemen Keuangan Pemerintah. Jakarta: Graha Ilmu.

Sunggono, B. 2004. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryadinata. 2008. Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.Yogyakarta: LaksBang

Suryaningrat, B. 2009. Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Sutopo., dan Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Tangkilisan, H.N.S. 2002. Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Ofset.

Terry, G.R. 2007, Asas-Asas Managemen. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni.

Tunggal, A.W, 2008, Manajemen Suatu Pengantar, Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Wahab, S.A. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Wibowo, 2010. Manajemen Kinerja, Jakarta: Rajawali Pers.

Wicaksono, K.W,, 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Jakarta: Graha Ilmu.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jap.v6i1.1055

Article Metrics

Abstract view : 204 times
PDF - 81 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.