Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

Risma Saragih(1*),


(1) MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini melihat Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan. Lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan yang beralamat di Jalan Binjai Km 10 Medan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) adanya aset yang berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannnya dan berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menujukan data rill di lapangan, (2) sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik negara (BMN) yang masih sangat minim, (3) Kurangnya pemahaman penatausahaan barang milik negara bagi pengguna barang milik negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka. Dalam membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan teori efektivitas Cambel dan Duncan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya  permasalahan yang menjadikan kurang efektifnya kebijakan penatausahaan barang milik negara dikarenakan kurangnya pelaksanaan inventarrisasi dan faktor kurangnya sumber daya pengelola barang milik negara, maka dengan  lebih memahami  kebijakan penatausahaan  barang milik negara akan memberikan dampak yang singnifikan terhadap perbaikan penatausahaan barang milik negara sehingga menghasilkan penatausahaan barang milik negara yang lebih efektif .


Keywords


Efektivitas, Kebijakan; Barang Milik Negara; Pembukuan; Inventarisasi

Full Text:

PDF

References


Campbell, J.P 1989, Teori Efektivitas , dalam Richard M:Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlangga

Cholid, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hartanto, Yasser,2010, Peranan Penataushaan Barang Mili Negara, Bandung

Juliansyah, 2010, Metodelodi Penelitian, Kencana.

Mahmudi. 2010. Efektivitas Organisasi. Edisi ke dua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.

McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2003, Metode Penelitian kuantitatife, Kualitatife, dan R & D. Bandung.

Nur Wahid , 2013, Penelitian Implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara di KPPN Palembang, Palembang

Richard

Siregar,. 2014, Manajemen Aset. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Siswanto, 2007 , Efektivitas Kerja, PT. Gramedia. Pustaka Utama Jakarta

Steers, 2005, Efektivitas, edisi pertama, Media Pressindo, Yogyakarta.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.

Sugiama, 2013, Manajemen Aset , Bandung, Guardaya Intimarta.

Suriasumantri;Sugiyono Prof. Dr, 2010, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kulaitatif dan R & D, Bandung : Cv. Alfa Beta

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yasser, 2010, Penelitian Peranan Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kanwil XV DJKN Makasar, Makasar

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Anggaran dan Perbendaharaan Barang Milik Negara, (Online),

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Permentan, Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Baang Milik Negara

Permenkeu , Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266

Article Metrics

Abstract view : 60 times
PDF - 40 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.