Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Elvi Zahara Lubis(1*),


(1) Medan Area University
(*) Corresponding Author

Abstract


Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilis politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap  pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri.


Keywords


Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Full Text:

PDF

References


Arif Sidharta, Benard. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandiri Maju, 2009.

D. Schaffmeister, et.al. Hukum Pidana, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. Yogyakarta : Liberty, Cet. Kedua, 2002.

Hamzah, Andi. Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Hamzah, Andi. Pemerantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasioanal. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005Kartono, Kartini, Patologi Sosial. Jilid I.

Hartanti, Evi.Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. .2005

Kanter, EY dan Sianturi, S.R.. Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta. 2002.

Kholis, Efi Laila. Sejarah perundangan korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 201.

Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002.

Kurniawan,L. (et al). Menyingkap Korupsi di daerah. Jakarta : Indonesia Corruption Watch. 2003.

Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Leden Marpaung..Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta:Djambatan. 2001

Poernomo, Bambang , Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Sutendi, Andrian. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafik. 2010.

Wijaya, Firman. Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta 2008.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332

Article Metrics

Abstract view : 75 times
PDF - 57 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.