IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PASAR KOTA TANJUNGBALAI

M. Fadly Lubis(1*), Miftahuddin Miftahuddin(2),


(1) Pemerintah Kota Tanjungbalai
(2) Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan menganalisis mplementasi  kebijakan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 43 orang pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai dan 50 orang masyarakat wajib retribusi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan frekuensi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang ada baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan prasarana yang ada. Sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai masih mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu : peraturan hukum yang belum terlaksana dengan baik, organisasi dan SDM pengelolaan sampah masih perlu dibenahi, teknik dan Operasional masih dijalankan dengan model lama/tradisonal sehingga perlu dikembangkan model yang lebih maju dan pembiayaan/dana yang berasal dari masyarakat masih belum optimal sehinggga perlu digalakkan kembali partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat melalui media yang lebih menarik untuk mensosialisasikan mengenai hak dan kewajiban warga, larangan, sanksi dan lain sebagainya. Untuk penegakan hukum, Dinas terkait dapat membuat satuan tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement) dalam masalah persampahan, sehingga masyarakat akan mendapat contoh dan patuh pada apa yang telah diatur dalam peraturan.


Keywords


Implementasi kebijakan, retribusi persampahan/kebersihan.

Full Text:

PDF

References


Anderson, James E., 1975, Public Policy Making. New York: Holt, Renehart and Winston.

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdul Hakim. 2006. Reformasi Penglolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, Thomas R., 1995, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.

Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congresional Quarter Press.

Gibson, James L. Organisasi dan Manajemen, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990

Grindle, Merilee S., (ed), 1980, Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Princetown University Press.

Handayaningrat, Soewarno, 1993. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: GunungAgung.

Islamy, M. Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafika..

Jones, Charles O., 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.

Miles, Mathew B. dan Huberman, Michael A., 1992, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjejep Rohendi, UI Press, Jakarta.

Moenir, A.S., 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.

Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, New York: Plume Book.

Republk Indonesia, 2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 200499 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : CV. Tamita Utama.

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI. Persada,

Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: YPAPI.

Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", Jakarta, 20 Juni 2000, kertas kerja.

Toha, Miftah, 1991, Perspektif Perilaku Birokrasi, Jakarta: Rajawali.

Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, Governance, Administration, and Development, London: MacMillan Press.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawa, Samudra, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jap.v3i2.1350

Article Metrics

Abstract view : 24 times
PDF - 20 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.