AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANDAM HULU II KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG

Abdul Hakim(1*),


(1) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata melalui wawancara. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat, ketidakefisienan pelaksanaan kinerja ini terjadi pada beberapa indikator seperti pada upaya pencapaian tujuan penarikan PBB, pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output. Untuk tingkat efektivitas pelaksanaan kinerja aparat, juga masih dinilai oleh masyarakat tidak akuntabel dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang menurut penilaian masyarakat tidak mampu mencapai sasarannya seperti pada upaya penarikan PBB, pemungutan desadan pelaksanaan pelayanan pada jam kantor. Sementara pada kajian akuntabilitas daya tanggap aparat dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan warga, ternyata mampu dinilai secara akuntabel oleh masyarakat . Hal ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan masukan warga yang mampu diakomodir oleh aparat setempat. Sedangkan dilihat pada tingkat keadilan pelayanannya, walaupun terdapat beberapa ketidakadilan seperti pada pembagian kartu sehat yang melebihi jumlah orang miskin maupun pelayanan yang ada hubungan perkoncoan, namun secara umum masyarakat masih menilai adil dan akuntabel dalam pelayanan umum bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.


Keywords


Akuntabilitas kinerja, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa

Full Text:

PDF

References


Budiardjo, Miriam, 1998, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, Bandung, Mizan.

David Hunger, dan Thomas L. Wheelem, 2003, Manajemen Strategis, Yogyakarta, Andi.

Dwiyanto, Agus,et all, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.

--------, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Governance and Decentralization Survey, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.

Guy Peters, B.,2000, The Politics of Bureaucracy, London, Routledge.

Jones, Charles O., 1996, Pengantar Kebijakan Publik, Penterjemah Ricky Ismanto, Editor Nashir Budiman, Jakarta, Rajawali Press.

Keban, Yeremias T.,2009, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta, Gava Media.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lalono Krina P.,Loina, 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Jakarta, Sekretariat Good Public Governance Bappenas.

Milles,B.Mathew dan A.Michael Huberman, 1992, Analisis data kualitatif, Alih bahasa Tjejep Rohaendi Rohidi, Jakarta, UI Press,.

Moleong, Lexy J. 1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT.Remaja Rosdhakarya.

Pranoto, 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bahan Diklat SPAMA, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,.

Peraturan Daerah Kabupaten Barus Utara Kabupaten Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Barus Utara Kabupaten Deli Serdang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Barus Utara Kabupaten Deli Serdang.

Sianipar, J.P.,1999, Perencanaan Peningkatan Kinerja, Bahan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia..

Sugiyanto, 2009, Mengukur kinerja Kebijakan Publik (Pertanyaan Korelasional Terhadap aktualisasi Good Governance), Jakarta, Jurnal Program Magister STIA-LAN,

Suprijadi, Anwar, 2009, Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance, Jakarta, Jurnal Program Magister STIA-LAN,

Sutopo, Heribertus, 1988, Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis), Surakarta, Pusat Penelitian UNS.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Nomor 02/SE/1980, tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.

Wahab, Solichin Abdul., 1990, Analisis Kebijakasanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Presindo.

Yin, Robert K. 1987. Case Study Research, Design and Methods, Beverly Hill, Sage Publications.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jap.v4i1.1357

Article Metrics

Abstract view : 38 times
PDF - 14 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.