Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Ibnu Salman, Warjio Warjio, Isnaini Isnaini

Abstract


Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran  BOS  dilakukan  setiap  3  (tiga)  bulan  (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola  oleh  SD/SDLB/SMP/SMPLB  dan  SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan  pertanggung  jawaban  atas pelaksanaan  kegiatan yang  dibiayai  dana  BOS  dan buku  dibuat  setiap  triwulan. Pertanggungjawaban  keuangan BOS harus  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga  dituntut  sumberdaya  sekolah  yang membuat  SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan  fungsional  internal  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi  dan  kabupaten/kota. Pengawasan  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dengan  melakukan  audit  atas  permintaan  instansi  yang akan diaudit. Pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam  rangka  transparansi pelaksanaan program  BOS  oleh  unsur  masyarakat.


Keywords


Bantuan Pemerintah, Yayasan, Sekolah Dasar

References


Amnur, M.A. (2007). Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Pustaka Fahim. Yogyakarta.

Solichin, A.W. (1997). Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Renneka Cipta, Jakarta

Abdullah. (1987). Pajak dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Gramedia

Setiyoni, B. (2016), Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Nuansa, Bandung

Supriadi, D. (2003). Satuan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Indiahono, D. (2016). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yoyakarta.

Dunn, W.N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Muladi, D., dkk, (2016). Reformasi Birokrasi dalam transisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mulyasa, E. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

David, E. (1984). Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Jakarta: Bina Aksara.

Merilee, G. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.

Jalal, F. & Supriadi. D (ed). (2001). Refeormasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Adi Cita. Yogyakarta.

Marzali, A. (2012). Antropologi dan Kebijakan Publik. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Maisah, (2013). Manajemen Pendidikan, Bandung; Referensi, Gaung Persada Press Group.

Purwanto, M.N. (2005). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Suparmoko, M. (2003). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : BPFE

MD, Mahfud. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta. Jakarta.

Nasution, S. (2009). Metode research (penelitian ilmiah). Bumi Aksara. Jakarta.

Fattah, N. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Fattah, N. (2004). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Hidayah, N. (2016). Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Ar Ruz Media, Yogyakarta.

Nurmayani. (2012). Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember 2012, ISSN 1978-5186 Fak. Hukum Unila, Lampung.

Hamiyah, N. dan Jauhar, M. (2015). Pengantar Manajemen Pendidikan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Anggraini, R.D. (2013). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1, Nomor 2, Mei - Agustus 2013, ISSN 2303 - 341X, FISIP, Universitas Airlangga.

Suyanto. (2006). Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global). PSAP Muhammadiyah. Jakarta.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Bandung: Alfabeta.

Soenarko. (2000). Public Policy: Pengertian-Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan pemerintah. Airlangga University Press, Surabaya

Arikunto, S. dan A. J Cepi Safarudin. (2004(. Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Suparijo. (2002). Pengelolaan Keuangan Di sekolah Dasar Se-Ranting Dinas P&K Kecamatan Piyungan. Tesis, tidak diterbitkan, Universitas negeri Yogyakarta.

Tilaar, H.A.R. (2002). Manajemen Pendidikan Nasional. Remaja Roksda Karya. Bandung.

Tahir, M. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Usman, N. (2004). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, S.A.. (2008). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik. Intermedia. Jakarta

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Media Pressindo. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah


Refbacks

  • There are currently no refbacks.