PROSPEK KEWENANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)


Z U B I R Z U B I R(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Meskipun sekarang ini Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 telah dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala, baik secara internal maupun eksternal. Polemik utama dalam hal ini adalah masalah keuangan pemerintah daerah, yaitu masih banyak pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum mampu untuk berdiri sendiri apabila ditinjau dari segi keuangan.Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salaj satu Kabupaten di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, dalam pembiayaan masih mengandadlkan dari DAU sedangkan yang berasal dari sumber daerah sendiri sumber pembiayaan daerah otonomi. PAD masih sangat kecil sedangkan DAU sebagai bentuk lain dari subsidi justru semangkin besar. Berdasarkan hasil pembahasan, ternyata kewenangan daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dearah masih cukup besa


Keywords


Kewenagan Daerah; Pandapatan Asli Daerah

Full Text:

PDF

References


Ahmadjayadi, Cahyana., 2004, “Pemasaran Daerah sebuah Model Strategi Pembangunan”, Makalah Seminar, Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah, MEP-UGM, Yogyakarta.

Arsyad, Nurjaman, 1990, “Hubungan Fiskal antar Pemerintah di Indonesia, Peranannya dan Permasalahannya, Analisis CSIS, Tahun XIX, No. 3. 21-30.

Alderfer, H.F. 1964. Local government in developmg countries. New york : Mc.Graw Hill.

Antoft, K. & Novack, J. 1998. Grassroots Democracy : Local Government in the Maritimes. Nova Scotia : Dalhousie University.

Abdul wahab, Solichin, 2004. Reformasi Pelayanan Publik, Kajian dari Perspektif Teori Governance, Malang: PT. Danar Wijaya, Brawijaya University Press.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan I, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Binder, Brian,B.J., 1984 , “A Possible Concept for an Equalization Grant to Indonesia”, Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol.XXXII , No.2.13-25.

Bratakusumah, D.S. dan Dadang Solihin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cohen, J.M. & Peterson, S. B. 1999. Administrative Decentralization : Strategies for Developing Countries Connecticut: Kumahan Press.

Conyers, D. 1983. “Decentralization : the latest fashion in development administration ?.” Public Adminstration and Development, Vol. 3, 97-109.

Darumurti, K.D. dan Umbu Rauta, 2000, “Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok”, Kritis, Vol.XII No. 3. 1–53.

Devas,Nick.,Anne Both.,Bryan Binder.,Kenneth Davey.,Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta.

Elmi, Bachrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI-Press, Jakarta.

Fisipol UGM, 1991, “Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab”, Laporan Akhir Penelitian, Litbang Depdagri. Jakarta.

Hoessein, B. 1999. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia”. Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru : Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI. Jakarta: 27 Maret.

———,B. 2000. “Hubungan penyelenggaraan pemermtahan pusat dengan pemenntahan daerah" dalam Bisnis & Birokrasi, No. l.Vol, Juli.

------------, B. 2001. “Otonomi tak sekali jadi” Tempo, 28 Oktober.

------------, B. 2001. “Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara”, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Good Governance yang diselenggarakan Pusut Kajian Kinerja Otonomi. Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jakarta : 30 Oktober.

-------------, B. 2001. “Kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam pelaksanaan otonomt daerah.” Makalah dalam seminar. Pemberdayaan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl.Jakarta: 30-31 Oktober.

Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprihanto,J., Purnomo, A. Budi, 1994, “Peranan dan Pengelolaan Keuangan daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Laporan Penelitian, KKD, FE-UGM. Yogyakarta.

Kaho, Josep Riwu., 1998, “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Kakisina, Stephen., dan Rumansara, Agustinus., 2000, “Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahah Sebagai Tuntutan Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Berkeadilan”, Kritis, Vol. XII No. 3. 54–77.

Kristiadi, J.B., 1995, “Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Prisma, No. 4, 114.

Kuncoro, Mudrajad, 1995, “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, Prisma, Vol. VII No.4, 3 –17.

Mamesah,D.J.,1995, “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” ,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo, 2004, “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2004”, Makalah Seminar, MEP-UGM, Yogyakarta.

Manila, I GK, 1996. Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.

Muluk, M.R. Khairul, 2002. “Desentralisasi : Teori Cakupan & Elemen” .Jurnal Administrasi Negara, Vol II No. 02. Maret 2002.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.

Meenakshisundaram, S. S. 1999. “Decentralization in Developing Countries” dalam Jha, S. N. & Mathur, P. C. Decentralization and Local Politics. New Delhi : Sage Publications.

Nawawi, Hadari, 1990, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Osborne, David dan Gaebler Ted., 1997, “Reinventing Government”, Cetakan ketiga, Lembaga Pendidikan Pembinaan Managemen (PPM) dan PT. Pustaka Binama Pressindo, Jakarta.

Radianto, Elia, 1997, “Otonomi Keuangan daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku”, Prisma, VOL. IX , No. 3. 24 – 37.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2004, Ekonomika Publik, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2004, “Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah”.

Republik Indonesia, 2004, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Republik Indonesia, 2000, “Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi”.

Soetrisno, P.H., 1982, Dasar-dasar Keuangan Negara, Cetakan kedua, BPFE, Yogyakarta.

Suparmoko, M., 1979. “Azas-azas Ilmu Keuangan Negara”, BPFE, UGM Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu., 1986, ‘Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional “, CV. Rajawali, Jakarta.

Syaukani, HR., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan”, Kerjasama PUSKAP dan Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Jakarta.

Sugiyono, 1998. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Srtrategi dan Kasus. Yogyakarta : Lukman Offset.

_____________, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Balairung.

Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", Jakarta, 20 Juni 2000, kertas kerja.

Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, Governance, Administration, and Development, London: MacMillan Press, 1997.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Tallo, Piet,A., 1997, “Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah”. Arnol Dus Ende, Flores.

Utomo, Warsito.,2000,”Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di dalam Implementasi Otonomi (Tuntutan Kompabilitas dan Akuntabilitas)”, UGM,Yogyakarta.




DOI: https://doi.org/10.31289/jap.v2i1.952

Article Metrics

Abstract view : 161 times
PDF - 19 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License