IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

Emmy Suryana Lubis(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Masalah perdagangan  manusia / trafficking in persons (khususnya perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat  ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan International Information Program, U.S. Department of State (2001) masalah perdagangan  anak  dan perempuan merupakan bentuk  kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking)  perempuan dan anak di Indonesia adalah  daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah  tujuan trafiking.  Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang.

Keywords


Trafiking; Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi P3A

Full Text:

PDF

References


Abidin, Said Zainal, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002.

Edy Ikhsan, dkk, Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Prempuan dan Anak, Yayasan Pusaka Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2005.

Dunn, N William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Undang-undang Reepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, 2008.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Di Indonesia, Jakarta, 2003.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu, Medan ; 2007

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta, 2007.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak – IOM International Organization for Migran, Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Medan, 2005.

Publikasi Komnas Perempuan – LBH APIK, Laporan Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan

Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan : Penyebab dan Akibatnya. Jakarta, 2000

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta : 2003.

Sofyan, Ahmad, Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak (Kasus Sumatera Utara), Ford Foundation – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.

Suyanto, Perdagangan Anak Perempuan Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan, Ford Foundation – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2002.

Sutopo dan Sugianto, Analisis Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Jakarta, 1994

Umar, Husen, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

UNICEF, Memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-undang, Unicef, Jakarta, tanpa tahun.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jap.v2i1.954

Article Metrics

Abstract view : 328 times
PDF - 115 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.