TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP KREDIT SEPEDA MOTOR YANG MACET LEGAL ACTION BY DEBTORS ON BAD MOTORCYCLE CREDITS

ISMAYANI ISMAYANI

Abstract


Setiap piutang dagang muncul maka perusahaan perlu membuat penagihan. Penggunaan sistem diperlukan karena dapat memfasilitasi prosedur penagihan dan dapat memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, prosedur dalam pelaksanaan pengendalian piutang yang efektif dalam penagihan diperlukan. Di sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan pembiayaan, piutang merupakan elemen penting dan harus dikendalikan dengan baik. Prosedur yang wajar dan perlindungan yang memadai terhadap piutang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan seperti untuk pengukuran transaksi piutang dan mengetahui kemungkinan piutang tak tertagih. Kredit macet atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pembayaran karena faktor atau unsur yang disengaja atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Faktor - faktor yang menyebabkan kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh kreditor (bank) atau debitur (pelanggan). Kesalahan kreditur seperti kelalaian bank mematuhi peraturan kredit yang digariskan; terlalu mudah untuk memberikan kredit, yang disebabkan oleh tidak ada patokan yang jelas tentang kredit yang meminta standar kesesuaian; konsentrasi dana kredit dalam kelompok peminjam berisiko tinggi atau sektor bisnis; dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang disebabkan oleh debitur antara lain: menurunnya kondisi bisnis perusahaan, karena menurunnya kondisi ekonomi umum dan / atau bidang usaha tempat mereka beroperasi; salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurangnya pengalaman di bidang bisnis yang mereka tangani; masalah keluarga, seperti perceraian, kematian, penyakit berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh satu atau lebih anggota keluarga debitur; dll. Adanya fasilitas kredit dalam membeli kendaraan bermotor memudahkan orang untuk memiliki kendaraan sendiri. Tetapi ada orang yang mendapat masalah ketika mengambil kredit kendaraan bermotor karena mereka tidak sepenuhnya memahami aturan yang mengelilinginya. Mengambil pinjaman kendaraan bermotor dari bank atau leasing memiliki aturan sendiri. Umumnya kredit dari bank lebih ringan karena bunga lebih rendah. Namun, kredit dari leasing lebih mudah diperoleh karena persyaratan yang lebih longgar. Tetapi kredit kendaraan bermotor bukan hanya pertanyaan mudah dalam hal pencairan. Kami juga perlu memahami aturan kredit. Berikut beberapa aturan yang jarang diketahui publik saat mengambil kredit kendaraan.


Keywords


Kredit, Kendaraan, Debitur

Full Text:

PDF

References


Buku

A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit

salemba Empat, 2000, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Badriyah Harun, 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Badrulzaman, Mariam Darus . 1998. Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia. Cetakan Kelima

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bahsan.M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada.

Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Daeng Naja, HR.. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book. Bandung : PT Citra

Aditya Bakti.

Dendawijaya dan Lukman. 2008. Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ghazali, Djoni S. & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, Kencana, Jakarta.

Jamal Wiwoho, 2011. Hukum Perbankan. Surakarta: Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Mahmoeddin, 2004. Kredit Bermasalah, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Mudrajad Kuncoro dan Sukardjono, Manajemen Perbankan teori dan Aplikasi. BPFE, 2002, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012

Surat Edaran BI No 15/40/DKMP




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1606

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License