PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI MEDIASI PASCA KELUARNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Rudy Haposan Siahaan

Abstract


Pasca UU Nomor 21 Tahun 2011, penyelesaian sengketa perbankan wajib diselesaikan lebih dahulu oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Devisi Pengaduan  Konsumen yang wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Jasa Keuangan termasuk Bank) dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka dapat di selesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  yang tidak hanya mediasi tetapi juga ada ajudikasi dan arbitrase yang wajib dibentuk oleh Asosiasi Perbankan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 dan apabila belum terbentuk maka nasabah dapat mengajukan permohonan fasilitasi sengketa kepada OJK. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor perbankan juga harus memiliki penyelesaian sengketa berupa mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas, idenpendensi, keadilan, dan afisiensi dan efektifitas, rangkai sistem perlindungan nasabah akan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada Bank dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri perbankan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berlanjut dan stabil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPSPI haruslah berupa sengketa perdata yang timbul di antara para pihak terkait dengan perbankan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI berupa Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase. Prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPSPI dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, para pihak dapat memilih Mediasi sebagai awal penyelesaian sengketa, hasil Mediasi ini berupa Kesepakatan Perdamaian yang dapat dikuatkan ke dalam bentuk Akta Perdamaian untuk dapat dilaksanakan. Apabila Mediasi tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan Ajudikasi. Putusan Ajudikasi ini bersifat final dan mengikat para pihak apabila pemohon menerima putusan ajudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan ajudikasi sudah dapat dilaksanakan. Kedua, para pihak dapat memilih Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang pertama dan terakhir. Putusan Arbitrase harus terlebih dahulu didaftarkan  di pengadilan negeri  untuk dapat dilaksanakan. Pendaftaran ini merupakan  faktor terpenting  dalam pelaksanaan  putusan Arbitrase, karena tanpa pendaftaran  akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.Dengan terbentuknya LAPSPI ini, maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme  penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien. Di samping itu penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan tersebut dapat lebih baik karena penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.


Keywords


Mediasi, OJK, Pelaku Jasa Keuangan, Konsumen, LAPSPI

Full Text:

PDF

References


Djoni S. Gazali Dan Racmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2010)

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan Sebagaimana Telah diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dan

UndangUndang Nomor23 Tahun 1999, jo Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank

Bank Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada

Media Group, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, 2010).

- H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi,The Bankers Hand Book

(Bandung : PT CiptaAditya Bakti, 2005).

- Jimmy Josses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan

(Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase),

(Jakarta: VisiMedia, 2011).

- Mahesa Jati Kusuma, Nasabah bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di

Bidang Perbankan Hukum Perlindungan Nasabah

Bank, Upaya Hukum Melindungi, (Bandung, Nusa

Media, 2012).

- Nurnaningsih Amriani, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata

di Pengadilan, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011)

- Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi

Perbankan. Alaternatif Penyelesaian Sengketa

Perbankan Dalam Perspektif Perlindungan Dan

Pemberdayaan Nasabah, (Bandung : CV Mandar

Maju, 2011).

- Bank Indonesia, Himpunan Ketentuan Perlindungan Nasabah, (Bank

Indonesia, Cetakan Keenam, 2010).

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Tentang Perbankan.

- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi

Perbankan.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa

Keuangan.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang

Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan

Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau

Masyarakat;

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang

Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1610

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License