Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak

Aldi Subhan Lubis(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.


Keywords


Pembayaran Ganti rugi, Pengadaan Tanah, Alas Hak

Full Text:

PDF

References


Harsono, B,( 1994), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta, Djambatan.

Soekanto, S, (2009), Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Santoso, U, (2013), Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Sugiharto, U, S, Suratman, Noorhuda Mucshin, (2015), Hukum Pengadaan tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi), Malang, Setara Pres.

Syah, M. I, (2015), Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jakarta, Permata Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahu 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peratuaran Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembanguan Untuk Kepentinagn Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentinkjgan Umum

Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas PERPRES RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelengaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Kepres RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaann Pembangunan Untuk Kepentingan umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang biaya operasional dan Biaya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yng bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pengadaan tanah.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License