Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Ari Dermawan(1*),


(1) STMIK Royal Kisaran
(*) Corresponding Author

Abstract


Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.


Keywords


Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Asahan

Full Text:

PDF

References


Arif, G, (1987), Viktimologi dan KUHAP, Jakarta, Akademika Pressindo.

Chaeruddin dan Syarif Fadillah, (2004), Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Jakarta, Grahadika Press.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Farhana, (2012), Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Hamzah, A, (1986), Perlidungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Binacipta.

Mertokusumo, S, (1999), Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.

Munthe, R, Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. (7) No. (2), Desember 2015.

Suryana, E, (2009), Implementas Kebijakan Pemeritah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Trafking Perempuan dan Anak, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Salma Safitri, R, (2001), Makalah Diskusi tentang Trafficking, Jakarta, ACILS-Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Sulistyaningsih, E, (1997), Pelacuran di Indonesia, sejarah dan Perkembangannya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

UNHCR, (2002), Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, Polri Jakarta

Linda Amalia Sari Gumelar, Perdagangan Manusia di Indonesia, http://www.republika.co.id, diakses tanggal 27 Nopember 2018.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License