Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anjani Sipahutar(1*),


(1) Universitas Al Azhar Medan
(*) Corresponding Author

Abstract


Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadaphak anak dari hasil perkawinan  siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan kedunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.


Keywords


Perkawinan Siri, Perlindungan Anak, Hukum Islam, Undang-Undang

Full Text:

PDF

References


Bambang, S, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Desasfuryanto, A, (2016), Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK.

Gultom, M, (2014), Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT Refika Aditama.

Komariah, (2008), Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

Munthe, R, dan Sri Hidayani, (2017), Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan, Jurnal JUPIIS, Volume 9 Nomor 2.

Soeroso, R, (2011), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Syahuri, T, (2013), Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Kencana.

Soetodjo, W, (2008), Hukum Pidana Anak, Bandung, PT Refika Aditama.

Thalib, S, (1986), Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia.

Triwulan Tutik, T, (2008), Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Media grafika.

Yuswirman, (2011), Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Rajawali Pers.

Fathia R Santoso, “Penelantaran Pada Anak”, melalui http://fathiasantoso-stiedj.blogspot.co.id, diakses tanggal 17 Januari 2019.

Miftahul Alim, “Status Anak dari Pernikahan Siri”, melalui http://alimpolos.blogspot.co.id, diakses tanggal 25 Januari 2019.

Rotsania,”Penelantaran Anak” ,melalui http://rotsania.blogspot.co.id/.html, diakses tanggal 26 Januari 2019.

Sofyan Hadi, “Pengertian dan Hukum Nikah Siri Menurut Syarat Agama Islam”, melalui https://www.satujam.com, diakses tanggal19 Januari 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License