Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan

Budi Sastra Panjaitan(1*),


(1) Universitas Islam Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu jenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan hukum pustaka dan undang-undang. Hasil penelitian konsep negara hukum tidak ada perbedaan bagi masyarakat karena ketidakmampuannya secara ekonomi lalu seseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran dan pengaturan pemberian bantuan hukum yang telah ada bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masarakat yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.


Keywords


Bantuan hukum, Sarana, ketidakmampuan

Full Text:

PDF

References


Alkostar, A, (2000), Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Arrasjid, C, (2004), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Amarullah M. A, (2007), Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, Malang, Banyumedia.

Abdussalam H.R., (2007), Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007

Amir A, Y, (2008), Strategi Bisnis Jasa Advokat, Yogjakarta, Navila Idea.

Agustinus Kristianto, E, dan Zein A. Patra M., (2009), Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009, Jakarta, YLBHI dan PSHK.

Asshiddiqie, J, dan M. Ali Safa’at, (2012), Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008), 2012, Jakarta, Konstitusi Press.

Ari Prabowo, (2017), Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, (Qiyas Vol (2), No. (2),Bengkulu).

Basah, S, (1997), Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung, Alumni.

Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, (2014), Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jakarta. KontraS, PSHK dan AIPJ.

Effendy, M, (2005), Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Friedman L.M., (1975), TheLegal System; A Social Science Persfective, New York, Russel Sage Foundation.

Fuady, M, (2009), Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung, Refika Aditama.

Faried, A, dan Muhidin Nurlina, (2012), Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom, Bandung, Refika Aditama

Gautama, S, (1973), Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni.

Harahap M. Y, (1997), Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Ilyas, K, (1996), Catatan Hukum, Jakarta, Yayasan Karyawan Forum.

Kaligis O.C., (2006), Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana, Bandung, Alumni.

Kelsen, H, (1961), General Theory of Law and State, New York, Anders Wedberg, Russell & Russell.

Kusumaatmadja, M, (1986), Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Binacipta.

MD. Moh. Mahfud, (1998), Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.

Manan, A, (2005), Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta, Kencana.

Rozali, A, (2004), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Nawawi Arief, B, (2011), Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KonsepKUHP Baru, Jakarta, Prenada Media Group.

Napitupulu Erasmus A.T. dan Jiwandono Pascalis, (2014), Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHAP, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.

Nitibaskara TB. Ronny Rahman, (2006), Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Panggabean HP., (2011), Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan, Bandung, Alumni.

Poernomo, B, (1993), Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty

Burhan, A, (2010), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.

Rahardjo, S, (2007), Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

______, (2000), Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, Bandung, Citra Aditya Bakti

______, (2002), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Rasjidi, L, dan Putra I.B. Wyasa, (2003), Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Mandar Maju

Reksodiputro, M, (1994), Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rosyadi, R, dan Hartini Sri, (2003), Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Salman R.H. Otje, (2009), Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, Refika Aditama.

Soekanto, S, (1983), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali.

Soehino, (1986), Ilmu Negara, Yogyakarta, Liberty.

Sunggono, B, dan HariantoAries, (2009), Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju.

Syahrani H. R, (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Taher, H, (2010), Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta LaksBang Pressindo.

Utrecht E., (1960), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta, Balai Buku Ichtiar.

Wahjono ,P, (1986), Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta,Ghalia Indonesia.

Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2009

Winarta F, H, (2011), Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Manan Bagir, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Artikel Pada Majalah Varia Peradilan, Nomor: 241, Nopember 2005

Mochtar M. Akil, Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, Makalah Disampaikan Pada “Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU)”. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009

Narang Teras, Menyongsong Peradilan HAM Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal Hukum, Vol. 1, No .4 Januari 2002

Pangaribuan Luhut MP., Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan Tindak Pidana Korupsi, Artikel PadaJurnal Dictum Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 2, 2004

Rivai Achmad, Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penerima Kuasa, Artikel Pada Jurnal Yustitia, Vol. 11, No 1 Mei 2011

S. Ujang Charda, Kajian Akademik Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu,Makalah disampaikan pada paparan/expost Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Subang bekerjasama dengan Universitas Subang, September 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kode Etik Advokat




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License