Kajian Yuridis terhadap praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia

M. Yusrizal Adi Syahputra(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Momentum Otonomi Daerah, sebagaimana dimuat pada UU No. 32 Tahun
2004 yang telah dirubah oleh UU No 12 tahun 2008 dan kembali di rubah oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mereposisi
penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih representatif dan akuntabel
menuju kemapanan demokratisasi ranah politik lokal. Tentunya, daerah akan
memiliki peluang lebih luas dalam mengembangkan kreativitas daerah dalam
rangka mewujudkan cita cita pembangunan daerahnya.
Keberadaan Desa dalam UU No 23 tahun 2014 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang
Desa diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat yang diakui/dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
Dengan kondisi Desa di Indonesia yang sangat beragam dan segala kekhususan yang
dimilikinya, Negara menghormati kekhususan adat yang dimiliki masing-masing
Desa sehingga tidak dapat secara seragam dalam pengaturannya. Dengan
pengakuan tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk
membentuk Peraturan Desa.


Keywords


Praktik Legal Drafting, Peraturan Desa

Full Text:

PDF

References


Buku

Ade Saptomo, 2009,Akomodasi

Keberagaman ke dalam

Penyusunan Peraturan

Perundang-Undangan, di dalam

Memahami Hukum ; dari

Konstruksi sampai implementasi,

Editor Satya Arinanto, dan Ninuk

Triyanti, Jakarta; Rajawali

Press.

BN. Marbun, 2010, Otonomi Daerah

-2010; Proses dan Realita,

Jakarta; PT. Pustaka Sinar

Harapan.

Bagir Manan, 1992,Dasar-dasar

Perundang-Undangan Indonesia,

Cetakan Pertama,Jakarta, Ind.

Hill. Co.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998,

Ilmu Perundang-Undangan,

dasar-Dasar dan

Pembentukannya, Yogyakarta:

Kanisius.

Sunaryati Hartono, 1998, Politik

Hukum Menuju Satu Sistem

Hukum Nasional, Bandung;

Alumni.

Sadu Wasistiono, dan M.Irawan Tahir,

, Prospek

PengembanganDesa. Bandung;

CV Fokus Media.

Solly Lubis, 1989, Landasan dan

Teknik Perundang-Undangan,

Bandung: Mandar Maju.

Sadu Wasistiono dan M Irawan tahir,

Prospek Pengembangan Desa,

Bandung; Fokus Media, 2007.

Terbitan Ilmiah

Ali Fauzan, Tesis, Implementasi

Peraturan PemerintahNomor 72

Tahun 2005 Tentang DesaTerkait

Dengan Peran Badan

Permusyawaratan DesaDalam

Penyusunan Dan Penetapan

Peraturan DesaDi Kecamatan

Wanasari Kabupaten Brebes,

Semarang, Pasca Sarjana Ilmu

Hukum UNDIP, 2010

Internet

AA. Oka Mahendra, Harmonisasi

Peraturan Perundang-Undangan,

http://www.djpp.depkumham.g

o.id/htn-dan-puu/421harmonisasi-peraturanperundang-undangan.

html

diakses tanggal 7 Desember

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72

tahun 2005 tentang Desa

Permendagri No 29 tahun 2006

tentang Pedoman Pembentukan dan

Mekanaisme Penyusunan peraturan

Desa.

Wolfgang G. Friedman, Peranan Hukum

dan Fungsi Ahli Hukum di Negara

Berkembang, di dalam Mulya T.

Lubis, Peranan Hukum Dalam

Perekonomian di Negara

Berkembang, Jakarta, Yayasan

Obor Indonesia, 1986

VOLUME 2/ NOMOR 1/ JUNI 2015




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1859

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)