DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Ridho Mubarak(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


In public service activities and service development, developing countries
often encounter resistance, and resistance was due to the limitations,
capabilities and complexity of the bureaucratic apparatus. In overcoming
these problems, one of them is structural reform. The implementation of
structural reforms is to realize the regional autonomy. The implications of
regional autonomy, local governments and/or city government must have
the entrepreneurship spirit which is able to provide the best possible
service to the community. In this context, the city government and/or
local governments should be able to reconcile the needs of the community
with the products. Thus, in implementing the policy of regional autonomy
will be success efficiently, more productively, simply, and timely.


Keywords


restructuring the bureaucracy, administrative deconcentration, devolution of institutional, entrepreneurship governance

Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah. 2010, Asas-Asas Hukum

Pidana Edisi Revisi 2008, Jakarta :

Rineka Cipta

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga

Rampai Kebijakan Hukum Pidana,

Jakarta, Kencana.

Direktorat Bina Kesehatan Ibu,2011,

Pencegahan Dan Penanganan

Kekerasan Terhadap Perempuan

(PPKTP), Ditjen Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak,

Kementerian Kesehatan RI.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip

Hukum Pidana, Yogyakarta,

Cahaya Atma Pustaka

Komisi Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan,2007,

Dirumah, Pengungsian Dan

Peradilan: KTP Dari Wilayah Ke

Wilayah, Jakarta, Catatan

Tahunan Tentang Kekerasan

Terhadap Perempuan.Komnas

Perempuan

……………………………….2007, Pengalaman

Perempuan Aceh Mencari &

Meniti keadilan Dari Masa

KeMasa, Jakarta; Komnas

Perempuan, Laporan Pelapor

Khusus Aceh.

………………….Siaran Pers Kampanye 16

Hari Anti Kekerasan terhadap

Perempuan, 25 November – 10

Desember 2014, Jakarta; Komnas

Perempuan, 2014

………………………, Kekerasan Seksual,

Kenali dan Tangani, Jakarta, K komnas

Perempuan, Makalah, 2014

Mahfud M.D, 1998, Politik Hukum di

Indonesia, Jakarta: LP3ES.

Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy

Pendekatan Integral Penal Policy

dan Non Penal Policy dalam

Penanggulangan Kejahatan

Kekerasan, Medan: Pustaka

Bangsa Press.

Martiman Prodjohamidjojo,1997,

Memahami Dasar-Dasar Hukum

Pidana Indonesia 2, Jakarta:

Pradnya Paramita

Maidin Gultom,2014, Perlindungan

Hukum terhadap Anak dan

Perempuan, Bandung, Refika

Aditama, cetakan III.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan

Ke II.

P.A.F.Lamintang,1997, Dasar-dasar

Hukum Pidana Indonesia,

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Solly Lubis,1989, Serba Serbi Politik

dan Hukum Pidana, Bandung:

Alumni

Soedjono Dirdjosisworo, 1988, Ruang

Lingkup Kriminologi, Bandung:

Remaja Karya,

Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan

Hukum Terhadap Perempuan Dan

Anak Korban Perdagangan

Manusia (Trafficking In Persons),

Semarang, Program Pasca Sarjana

Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro, Tesis, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984

tentang 28 Pengesahan Konvensi

mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita

(Convention on the Elimination of All

Forms of Discrimination Against

Women); dan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1864

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)