BENTURAN KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKTUR DALAM MENGELOLA PERSEROAN TERBATAS
(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author
Abstract
Birth of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafter
referred to as the Company Law). is expected to provide a solution to the limited liability
company as a legal entity to deal with the demands of economic development today.
Demands faced limited liability company is about transactions conducted by the relevant
organs, in particular by the director of a limited liability company with others having a
close relationship with the director of a limited liability company that raises a conflict of
interest. that actions such as self dealing, accepting gifts or benefits include all forms of
bribery and kick-back fee, peddling influence (influence pedding), utilizing company
assets for personal benefit (using employer's propety for private advantage) and take
advantage of confidential information (using confidential information) is some form of
Conflict of Interest. Factors that cause the Conflict of Interest is the internal factors are
derived from transactions Conflict of Interest is done inside the company may for personal
benefit of its directors, while external factors are transactions Conflict of Interest made by
the director to gain own private not for profit company, but do it in silence -diam and
collusion. the arrangement of the Conflict of Interest is already provided for in Article 99
of the Company Law, but did not explain the forms of Conflict of Interest by the director
and when a director can commit a transaction that causes the Conflict of Interest. Not
specifically about setting a standard conflict of interest standards and director
responsibilities within the Company Law led to the decision maker can not do much to
make, weigh and impose sanctions on perpetrators of such conflicts of interest.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Bambang Kesowo, Kedudukan Direksi : Suatu
Tinjauan Berdasarkan konsep Fiduciary
Duties, Makalah Dalam Panel Diskusi
Hubungan Antara Pemegang Saham,
Direksi dan Komisaris : Hak, Wewenang
dan Tanggungjawabnya, Jakarta, 12 Juni
, Hal. 8.
Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum
Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2000), Hal. 104
Ais, Chatamarrasjid., Menyingkap Takbir
Perseroan (Piercing The Corporate Veil)
benturan kepentingan dengan
memperoleh persetujuan mayoritas
pemegang saham independen untuk
kepentingan ekonomi perseroan.
B. Saran
Pada bentuk dan faktor-faktor yang
mempengaruhi Transaksi benturan
kepentingan, terjadi karena tindakan
dan pola perilaku Direktur itu sendiri
secara langsung dan tidak langsung,
baik itu juga dilakukan oleh orang
dalam sendiri (insider trading) maupun
Komisaris dalam benturan kepentingan
melakukan transaksi, sehingga
diharapkan etika (dalam arti sempit
mengenai baik dan buruk) sebagai
subyek hukum yaitu salah satunya
persoon sangat diperlukan dalam
mengelola perseroan.
Diharapkan agar Direktur dalam
melakukan transaksi benturan
kepentingan lebih mengutamakan
kepentingan perseroan dari pada
kepentingan pribadinya sendiri.
Peraturan IX.E.1 dan UUPM telah lebih
rinci mengaturnya meskipun belum
secara sempurna dan tegas. Direktur
dapat dipersalahkan apabila melakukan
transaksi yang menimbulkan benturan
kepentingan, karena melakukan
tindakan melanggar fiduciary of duties,
kepercayaan (Truste) yang diberikan
untuk mengelola perseroan kepada
Direktur tidak dijalankan dengan suatu
itikad baik.
Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Daniri, Mas Acmad, Good Coeporate
Governance Konsep dan
Penerapannya Dalam Konteks
Indonesia, Jakarta : Gloria
Printing, 2005.
Fuady, Munir, Hukum Perusahaan
dalam Paradigma Hukum Bisnis,
Citra Aditya Bakti, Bandung,
--------------, Doktrin-Doktrin Dalam
Corporate Law Dan
Eksistensinya Dalam Hukum
Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002.
--------------, PengantarHukum Bisnis
Menata Bisnis Modern di Era
Modern, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2002.
-------------, Perseroan Terbatas –
Paradigma Baru, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Muhammad, Abdul Kadir., Hukum
Perusahaan Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Nasarudin, Irsan., dan Indra Surya,
Aspek Hukum Pasar Modal
Indonesia, Kencana, Jakarta,
Nasution, Bismar, Penerapan Prinsipp
Fiduciary Duty dari Direktur dan
Komisaris, Bahan kuliah Hukum
Perusahaan Magister Hukum
USU, Medan, 1995.
Prasetya, Rudhi., Kedudukan Mandiri
dan Pertanggungajawaban
Terbatas dari Perseroan
Terbatas, Airlangga University
Pres, Surabaya, 1983.
Yani, Ahmad., dan Gunawan Wijaya,
Seri Hukum Bisnis Perseroan
Terbatas, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2000.
Widjaya, I. G. Ray., Hukum
Perusahaan, Megapoin, Jakarta,
Winardi, Asas-asas Manejemen,
Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
Peraturan-peraturan:
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982
Tentang Wajib Daftar
Perusahaan.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Nomor KEP-32/PM/2000
Tentang Perubahan Peraturan
Nomor IX.E.1 Tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu.
Majalah, Harian, Buletin dan Jurnal :
Sutan Remy Syahdeini, Tanggung
Jawab Pemegang Saham
Perseroan Pailit, Jurnal Hukum
Bisnis.
Situs Internet :
Sri Indrastuti Hadiputranto dan Susanti
Suhendro, Transaksi Benturan
Kepentingan : Sebuah
Perbandingan, (www.yahoo.com
: Artikel, diakses 22 April 2013).
High Court of Australia,
www.Court.gov.au/media/Doylev-Asic.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v3i1.1889
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)