BENTURAN KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKTUR DALAM MENGELOLA PERSEROAN TERBATAS

Marsella Marsella(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Birth of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafter
referred to as the Company Law). is expected to provide a solution to the limited liability
company as a legal entity to deal with the demands of economic development today.
Demands faced limited liability company is about transactions conducted by the relevant
organs, in particular by the director of a limited liability company with others having a
close relationship with the director of a limited liability company that raises a conflict of
interest. that actions such as self dealing, accepting gifts or benefits include all forms of
bribery and kick-back fee, peddling influence (influence pedding), utilizing company
assets for personal benefit (using employer's propety for private advantage) and take
advantage of confidential information (using confidential information) is some form of
Conflict of Interest. Factors that cause the Conflict of Interest is the internal factors are
derived from transactions Conflict of Interest is done inside the company may for personal
benefit of its directors, while external factors are transactions Conflict of Interest made by
the director to gain own private not for profit company, but do it in silence -diam and
collusion. the arrangement of the Conflict of Interest is already provided for in Article 99

of the Company Law, but did not explain the forms of Conflict of Interest by the director
and when a director can commit a transaction that causes the Conflict of Interest. Not
specifically about setting a standard conflict of interest standards and director
responsibilities within the Company Law led to the decision maker can not do much to
make, weigh and impose sanctions on perpetrators of such conflicts of interest.


Keywords


Conflict of Interest Indirect, Director of the Limited Liability Company.

Full Text:

PDF

References


Buku:

Bambang Kesowo, Kedudukan Direksi : Suatu

Tinjauan Berdasarkan konsep Fiduciary

Duties, Makalah Dalam Panel Diskusi

Hubungan Antara Pemegang Saham,

Direksi dan Komisaris : Hak, Wewenang

dan Tanggungjawabnya, Jakarta, 12 Juni

, Hal. 8.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum

Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2000), Hal. 104

Ais, Chatamarrasjid., Menyingkap Takbir

Perseroan (Piercing The Corporate Veil)

benturan kepentingan dengan

memperoleh persetujuan mayoritas

pemegang saham independen untuk

kepentingan ekonomi perseroan.

B. Saran

Pada bentuk dan faktor-faktor yang

mempengaruhi Transaksi benturan

kepentingan, terjadi karena tindakan

dan pola perilaku Direktur itu sendiri

secara langsung dan tidak langsung,

baik itu juga dilakukan oleh orang

dalam sendiri (insider trading) maupun

Komisaris dalam benturan kepentingan

melakukan transaksi, sehingga

diharapkan etika (dalam arti sempit

mengenai baik dan buruk) sebagai

subyek hukum yaitu salah satunya

persoon sangat diperlukan dalam

mengelola perseroan.

Diharapkan agar Direktur dalam

melakukan transaksi benturan

kepentingan lebih mengutamakan

kepentingan perseroan dari pada

kepentingan pribadinya sendiri.

Peraturan IX.E.1 dan UUPM telah lebih

rinci mengaturnya meskipun belum

secara sempurna dan tegas. Direktur

dapat dipersalahkan apabila melakukan

transaksi yang menimbulkan benturan

kepentingan, karena melakukan

tindakan melanggar fiduciary of duties,

kepercayaan (Truste) yang diberikan

untuk mengelola perseroan kepada

Direktur tidak dijalankan dengan suatu

itikad baik.

Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Daniri, Mas Acmad, Good Coeporate

Governance Konsep dan

Penerapannya Dalam Konteks

Indonesia, Jakarta : Gloria

Printing, 2005.

Fuady, Munir, Hukum Perusahaan

dalam Paradigma Hukum Bisnis,

Citra Aditya Bakti, Bandung,

--------------, Doktrin-Doktrin Dalam

Corporate Law Dan

Eksistensinya Dalam Hukum

Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002.

--------------, PengantarHukum Bisnis

Menata Bisnis Modern di Era

Modern, Bandung : Citra Aditya

Bakti, 2002.

-------------, Perseroan Terbatas –

Paradigma Baru, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muhammad, Abdul Kadir., Hukum

Perusahaan Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Nasarudin, Irsan., dan Indra Surya,

Aspek Hukum Pasar Modal

Indonesia, Kencana, Jakarta,

Nasution, Bismar, Penerapan Prinsipp

Fiduciary Duty dari Direktur dan

Komisaris, Bahan kuliah Hukum

Perusahaan Magister Hukum

USU, Medan, 1995.

Prasetya, Rudhi., Kedudukan Mandiri

dan Pertanggungajawaban

Terbatas dari Perseroan

Terbatas, Airlangga University

Pres, Surabaya, 1983.

Yani, Ahmad., dan Gunawan Wijaya,

Seri Hukum Bisnis Perseroan

Terbatas, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2000.

Widjaya, I. G. Ray., Hukum

Perusahaan, Megapoin, Jakarta,

Winardi, Asas-asas Manejemen,

Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Peraturan-peraturan:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982

Tentang Wajib Daftar

Perusahaan.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal Nomor KEP-32/PM/2000

Tentang Perubahan Peraturan

Nomor IX.E.1 Tentang Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu.

Majalah, Harian, Buletin dan Jurnal :

Sutan Remy Syahdeini, Tanggung

Jawab Pemegang Saham

Perseroan Pailit, Jurnal Hukum

Bisnis.

Situs Internet :

Sri Indrastuti Hadiputranto dan Susanti

Suhendro, Transaksi Benturan

Kepentingan : Sebuah

Perbandingan, (www.yahoo.com

: Artikel, diakses 22 April 2013).

High Court of Australia,

www.Court.gov.au/media/Doylev-Asic.pdf.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v3i1.1889

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)