PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL DALAM KONTRAK KERJA DENGAN PT. SAMUDRA DI BELAWAN

Abstract

Kontrak kerja Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dibawah tangan, tidak dihadapan sah
Bandar seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang, perlindungan hukum bagi anak buah
kapal sangat lemah, karena isi kontrak kerja hanya mengatur hal-hal yang pokok saja,
sehingga selalu timbul kesalah pahaman tentang batas-batas hak dan kewajipan dari para
pihak dan adanya kewenangan yang istimewa dari nakoda kapal yang dapat bertindak
secara sepihak untuk memutuskan hubungan kerja dengan anak buah kapal.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normative yang pengumpulan
datanya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (library research) berupa dokumen
kontrak kerja, peraturan perundang-undangan dan kuisioner.
Hasil penelitian, belum ada peraturan yang baku dalam kontrak kerja anak buah kapal dan
kurangnya akomodasi sehingga setiap ABK yang telah habis masa kerjanya jarang sekali
di perpanjang, Pemerintah diharapkan membentuk suatu peraturan yang baru untuk
menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja kelautan agar jangan
sampai terjadi tumpang tindih peraturan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum