Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Endang Suparta(1*),


(1) Universitas Islam Riau
(*) Corresponding Author

Abstract


Membahas euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik mengingat dalam dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia memaknai hak hidup sebagai salah satu hak yang sangat prinsipil, bahkan hak ini masuk dalam kategori non derogable right, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Persoalan euthanasia memang pada dasarnya adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit dengan maksud meringankan beban penyakit dari yang bersangkutan, namun dalam perspektif HAM, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, sehingga segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan. Dari berbagai macam perdebatan mengenai euthanasia, mulai dari sudut pandang HAM, Agama dan prakteknya dibeberapa Negara, alangkah baiknya Indonesia tetap melarang perbuatan euthanasia, dengan menuangkannya ke dalam suatu ketentuan hukum yang lebih tegas dan yang jauh lebih baik dari pengaturan euthanasia sebagaimana terdapat dalam KUHP saat ini.


Keywords


Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hak Hidup

Full Text:

PDF

References


Amir, A. (1997), Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta: Widya Medika.

Efendi, I. (1989). Euthanasia Ratu Cleopatra Dua Puluh Abad Lalu, dalam Majalah Kartini No. 369, Edisi 9, 22 Januari 1990.

Effendi, M. (2005), Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 258.

Effendi. (1994). Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Faridhi, A. (2017). Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan. JURNAL MERCATORIA, 10(2), 180-196.

Gunawan. (1992). Memahami Etika Kedokteran, Yogyakarta: Kanisius,.

Halimy, I. (1990). Euthanasia, Ramadani, Solo.

Hanafi, M.J. & Amir, A. (1999), Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: EGC.

http://irnatilamuhu.blogspot.com diakses tanggal 3 Oktober 2018.

http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Euthanasia diakses pada tanggal 2 November 2018

https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc//RUU%20KUHP_2013.pdf diakses pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018

https://www.google.com/search?q=euthanasia+dari+beberapa+pandangan&source=lnms&sa=, diakses tanggal 3 Oktober 2018.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Jurnal Pemilu dan Demokrasi, (2012). Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, Jakarta: Yayasan Perludem.

Mariyanti, N. (1988), Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jakarta: Bina Aksara.

Muslich, A.M. (2014). Euthanasia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016

Prakoso, D. & Nirwanto, D.A. (1984). Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Jakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.

Supriyanto & Wulandari. (2013). Basa Basi Dana Kampanye, Jakarta: Yayasan Perludem.

www.hukumonline.com diakses tanggal 16 Pebruari 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2183

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License