Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016

Syapri Chan(1*),


(1) Universitas Al-Azhar Medan
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.


Keywords


Perlindungan, Korban, Tindak Pidana, Korporasi, Hukum Perbankan.

Full Text:

PDF

References


Amrullah, A. (2007). Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Malang: Bayumedia,

Anwar, M, (1986). Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bandung: Alumni.

Atmasasmita, R. (1992). Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Djumhana, M, (1993). Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Eddyono, S.W. et.al, (2006). Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Graner, B.A. (2004). Black’s Law Dictionary, Eighth Edition. St. Paul. West: Thomson.

Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015.

Mertokusumo, S, (1991). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty.

Puspitasari, R.A. et-al, Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi DiBidang Perbankan, Artikel, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sahetapy, J.E. (1992). Teori Kriminologi Sebuah Pengantar, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santo, P.A.F.D. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, Jurnal HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2186

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License