Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata

Ferdy Saputra(1*),


(1) Universitas Malikussaleh
(*) Corresponding Author

Abstract


In the use of checks and bilyet giro as collateral for debt which results in legal consequences, both in the form of criminal law and civil law, checks and bilyet giro as bank products are closely related to banking law. The link is due to the fact that state and private banks are the parties that issue checks and bilyet giro. As a result of the use of checks and demand deposits that develop within the community, banks as issuers of checks and giro checks are often made to participate in legal issues carried out by their customers. Bank participation in legal matters, at a minimum, provides Investigators with information about checking accounts on behalf of their customers. Therefore, it is necessary to regulate the banking sector which regulates the use of checks and bank notes, specifically on what usage criteria can be categorized as criminal acts, and vice versa which use criteria can be categorized as private / civil legal relations

Keywords


Cheque and Bilyet Giro; Business Transaction; and Legal Consequences

Full Text:

PDF

References


Abidin, A.Z., & Hamzah, A, (2010), Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Yarsif Watampone.

Agustina, R. (2003) Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia, 2003.

Agustina, R. (2003), Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia.

Fuady, M. (2005) Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2005), Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Julisman, (2017), “Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 3, Oktober 2017.

Kamello, T. (2006), Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni.

Kamello, T. (2006), Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. Ke-2, Bandung: Alumni.

Marpaung, L. (2005), Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetya, R. (2004), “Dasar Pemikiran Pengaturan KUHD Atas Surat Berharga”, Makalah disajikan dalam pertemuan “Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) Dalam Sistem Pembayaran” diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal 28-29 April 2004.

Prasetya, R. (2004), “Dasar Pemikiran Pengaturan KUHD Atas Surat Berharga”, Makalah disajikan dalam pertemuan “Kajian Konstruksi Hukum Surat Berharga (Warkat Debet) Dalam Sistem Pembayaran” diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, di Denpasar, Bali, tanggal. 28-29 April 2004, hlm. 153.

Satrio, J. (1995), Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, (1987) “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, Varia Peradilan No. 16, Tahun II, Januari 1987, hlm. 176.

Setiawan, (1987), “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, Varia Peradilan No. 16, Tahun II, Januari.

Soeroso, R. (1993), Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Bank Indonesia, Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 tertanggal 04 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2000 perihal: Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang ditujukan kepada Semua Bank Peserta Kliring di Indonesia.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP, tertanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro.

Putusan Pengadilan

Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Pid/2014 tertanggal 16 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2882/Pid.B/2013/PN. Mdn tertanggal 24 Juli 2014 An. Dhani Setiawan Isma.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2264

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)