Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat

Ramadhan Hamzah(1*),


(1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
(*) Corresponding Author

Abstract


Public participation is the active role of individuals, community organizations, or NGOs in the prevention and eradication of corruption. Forms of public participation contained in Articles 41 and 42 of Law on Corruption Eradication/PTPK. As a subject matter that will be explored, namely: 1) How does the implementation of public participation in efforts to combat corruption in West Sumatra. 2) What are the obstacles for people to take part in efforts to combat corruption. 3) Are efforts made to overcome the obstacles to participate in efforts to combat corruption. The research method used is the juridical sociological/empirical. Results and discussion of the study show that: 1) The role of the community in this regard NGOs in West Sumatra is high enough effort in eradicating corruption in West Sumatra, it is seen from the various agendas that have been implemented, one of which anti-corruption education among students. 2) Constraints were found to participate in the eradication of corruption is internal and external constraints. 3) The efforts made by NGOs to overcome the internal obstacles are: Engaging the worshiper in discussions and training, open opportunities for students who have graduated to serve in institutions, maximize fundraising. While the effort to overcome external obstacles are: Enterprising discussions with law enforcement agencies, civic groups reported the formation of the government and the owners of capital who intimidate activists to the authorities, forming the Division Fundraising, is eager to press conferences and media discussion and establishment of shelters Monitoring and Advocacy Mafia Law.

Keywords


Participan of the People, Corruption.

Full Text:

PDF

References


Ali, A. (2001). Trend Baru Pemberantasan Korupsi, Kompas Tanggal 13 September 2001

Danil, E. (2002), Makalah pada Penataran Dosen Bidang Ilmu Hukum “Perkembangan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Padang

Danil, E. (2011), Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gustina, S. (2006), Makalah Peran Serta Masyarakat, Padang

Harahap, K. (2006), Pemberantasan Korupsi Jalan tiada Ujung, Grafitri, Jakarta

Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), Mercatoria, 6 (1): 44-63.

http://wkipedia.org

http://www.suaramedia.com

Ibrahim, J. (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Publishing, Malang

Isra, S. (2011), Membina (sakan) Korupsi, dalam Harian Kompas, Jakarta

Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), Mercatoria, 6 (2): 117-132

Klitgaart, R. Maclean-Abaroa, R, & Parris, L, (2002). Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Kumorotomo, W. (1999), Etika Administrasi Negara, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Muladi & Arief, B.N. (1983),. Teori-teori dan Kebijakan Kriminal, Alumni, Bandung

Parper, J.H. (2002), Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Reksodiputro, R. (1994), Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta

Sulistia, T, (2006), Makalah Peran Politisi/LSM dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Padang

Sulistia, T, (2010), Makalah pada Seminar Hukum Pidana Perlindungan Hukum “Wistle Blower” dalam Mengungkapkan kasus Pidana, Padang

Suprianto, (2004), Syariat Islam dalam Mewujudkan Clean Governance and Good.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wibisono, F. (2002), “Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dimuat dalam Media Hukum.

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2472

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)