Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Penegak Hukum bagi Pengawasan Psikotropika di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat

Rio Mardion(1*),


(1) Universitas Andalas
(*) Corresponding Author

Abstract


In the health sector there is a health center with pharmaceutical services to guarantee the availability of psychotropic substances according to their real needs and use according to their designation. To suppress and supervise the circulation of drugs from legal (official) lines on unofficial routes, especially Psychotropic. Psychotropic medicine is efficacious as a drug, in its development it is misused because of circulation illegally and becomes a new nomenclature in crime. The Indonesian criminal justice system has 4 (four) synergy institutions, namely the Police (Investigator), Prosecutors' Office, Courts and Community Institutions. Article 56 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropic mentions the Department of Civil Servant Investigator responsible for the health sector. BPPOM RI supervises drug and food supervision during circulation and before circulation as a preventive measure to guarantee drugs and meet standards, conduct intelligence and investigation in the field of drug and food supervision including the Central Office / Balai POM. Puskesmas as a pharmacy service facility can distribute Psychotropic in accordance with the requirements determined according to the rules in the distribution and delivery of drugs. The function and role of BPPOM RI in its specificity as an apparatus authorized to carry out investigations and investigations are required to complete their duties and obligations In the examination of suspicion there should be suspected criminal offenses in the field of medicine including Psychotopics in accordance with the provisions of the legislation.


Keywords


Role of Investigators, Law Enforcement Officers, Supervision, Psychotropics, Community Health Centers

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, B. (2012), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Volume I, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Ali, Z. (2009), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Asikin, Z, (2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Anwar, Y. dan Adang, (2011), Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung

Arif, B.N. (2006), Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arif, B.N., (2005), Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bakhri, S, (2012), Badan Narkotik Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, 2009, Tanpa penerbit. Jakarta.

Bakhri, S, (2012), Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijkan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Jakarta.

Baringbing, R.E. (2001). Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta.

Bintoro, N.E. (2006), Pengantar Manajemen Modern, Rajawali Pers, Jakarta.

Elvandari, S. (2015), Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, Yogyakarta Thafa Media.

Erwin, M, (2011), Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Friedman, L.M (2001), American Law An Introdustion (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), Tatanusa, Jakarta.

Fuady, M, (2010), Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Fuady, M, (2013), Teori-teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Hamdan, M, (1997), Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, S. (2002), Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, S. (2010), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Mulyadi, (1995), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rasjidi, L, (2003), Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung.

Sadi, M, (2015), Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasi Di Indonesia, Prenadamedia.

Soekanto, S. (2008), Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.

Soekanto, S. dan Abdulah, M, (1982), Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, Rajawali Pers

Soemitro, R.H. (1982), Metode Penelitian Hukum, Galia Indonesia, Jakarta.

Sunarso, S. (2005), Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, B. (1996), Metode Penelitian Hukum, Raja grafindo persada, Jakarta.

Syaukani, I. dan Thohari, A.A, (2010), Dasar-Dasar Politik Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Widodo, (2000), Kamus Ilmiah Popular, Jakarta Pers, Jakarta.

Undang-undang dan Peraturan lainnya

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Lembaran Negara R.I.Tahun 1997 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3671.

Pasal 1 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang KesehatanLembaran Negara R.I.Tahun 2009 Nomor 144144 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 50635063.

Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara R.I.Tahun 298 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5607.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Lembaran Negara R.I.Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 Tentang pekerjaan KefarmasianLembaran Negara R.I.Tahun 2009 Nomor 124dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5044.

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2474

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)