Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan


Vera Rimbawani Sushanty(1*),


(1) Universitas Bhayangkara Surabaya
(*) Corresponding Author

Abstract


This article aims to review the resolution of environmental disputes outside the court based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). The problem is focused on efforts to protect and restore environmental damage. The method used in this research is normative or doctrinal legal research. Data is collected through a literature approach and analyzed qualitatively. The rapid development of the industry, requires natural resources in the form of raw materials and energy sources that are very large as well. The consequence of the industrial development process is the increase in waste produced by the industry. This is very possible for friction between the surrounding communities, which in turn can lead to conflict or dispute. This study concludes that resolving environmental disputes outside the court is considered more beneficial because if it takes a case in court it takes a long time. By shortening the process the impact of environmental damage can be more quickly addressed so that the ecosystem can soon recover and social, economic and cultural life can proceed as it should.

Keywords


Alternative Resolution, Dispute Recovery, Impacts of Environmental Damage

Full Text:

PDF

References


Efendi, A. (2012). Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bandung: Mandar Maju.

Erwin, M. (2011). Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Refika Aditama

Fitriyeni, C.E. (2010). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (The Environmental Dispute Settlement Through Ligitation), Kanun, 52: 564-575.

Fristikawati, Y. (2016). Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, Bina Hukum Lingkungan, 1(1): 115-124.

Husni, L. (2004). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers

Irawan, C. (2010). Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia, Bandung: Mandar Maju Bandung

Kuspraningrum, E. & Kurnia, M.P. (2005). Tinjauan Atas Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Sesuai UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Risalah Hukum, 1: 16-25.

Lisdiyono, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan, Jurnal Spektrum Hukum, 11(2): 67-76.

Marzuki, P.M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rahmadi, T. (2014). Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

Rangkuti, S.S. (1996). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press

Salinding, B. (2017). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Borneo Law Review, 1(1): 39-57.

Sasuwuk, P.S. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lex Et Societatis, 6(2): 50-58.

Sawitri, H.W. & Bintoro, R.W. Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya, Jurnal Dinamika Hukum, 2: 164-174.

Setiawan, R. Nitibaskara, T.B.R. & Koto, Z. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Limbah Industri Melalui Community Policing di Sumatera Selatan, Jurnal Geografi, 11(2): 206-217.

Supriadi. (2006). Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Sutrasno, A.S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry Dengan Petani Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar), Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial, 3(1): 1-8.

Wahyuni, E. (2009). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, Al-Hikam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 4(2): 276-290.

Wijoyo, S. (2003). Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Enviromental Disputes Resolutions). Surabaya: Airlangga University Press

Wijoyo, S. (2004). Hukum Lingkungan: Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press

Yudistiro. (2011). Kegagalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Jurnal Yudisial, 4(2): 159-181

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3183

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)