Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional


Andhika Prayoga(1*), Muhammad Sya’roni Rofii(2),


(1) Universitas Indonesia
(2) Universitas Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


The purpose of this writing is to find out the authority of the prosecutor's office in submitting a request to dissolve a PT in a district court based on the provisions of a Indonesia company law, and  its relationship in strengthening national resilience. Furthermore, to examine and analyze this research is by normative legal research by emphasizing discussion on legal-formal (normative) rules and regulations. The data used in this study consisted of primary legal materials including legislation, secondary legal materials such as books and literature and tertiary legal materials obtained through library research. The result of the research is that authority to act as a petitioner for dissolution with the reason if there is a single share ownership (corporate sole) and/or  violation of public interest or the law, in the framework of the executive function to uphold the law in society, and that authority is a form of upholding the authority of the government and reflects legal certainty so that it gives effect to the strengthening of national resilience.


Keywords


Dissolution; Limited Liability Company; Prosecutor's Office; National resilience

Full Text:

PDF

References


Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Volume:03 Nomor 1.

Arjaya, B. G. M. W. (2014). Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara ASEAN Non Indonesia Pasca Berlakunya AEC. Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Budiarto, Agus. (2009). Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dwi Hapsari, Ni Kadek Erna; SUGAMA, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume: 8, 1–17.

Hermawan, A. A. (2014). Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten). Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor:XX , 99–107.

Harahap, Yahya, (2009). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Husnan, A. (2002). Saham Sebagai Surat Berharga. Jakarta: Pena Shabat.

Indriana, Y. (2019). Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Cepalo. Volume: 2 Nomor 2 181-193

Yanto, Oksidelfa; Erma Rusdiana; Nani Widya Sari; Yulita Pujilestari. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. RechtIdee, Vol. 14, No. 2 263-287

Lendrawati, & Sonyatan, S. (2014). Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) di Indonesia dan Australia. Journal of Judicial Review. Volume:XVI

Liuw, C. R. (2016). Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan. Lex et Societatis, Volume:IV, 125–131.

Muhammad Junaidi, M. M. (2019). Kedudukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Borneo Law Review, Volume:3 No., 36–52.

Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume:17 177-193

Safitri, F. D. (2020). Pembubaran Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. Jurist-Diction.

Sanusi, L. P. I. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume:7 2338–5413.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Al-Adl. Volume:IX 49-66

Sidik, J. (2019). Aspek Hukum Pembubaran Suatu Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia. Forum Keuangan Dan Bisnis (FKBI), Volume: VI, 203–2014.

Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Criminal Law. Volume:1. No 1 45-66

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono. (2001). Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna; Mudana, I. N. (2019). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Volume:7, 1–20.

Widjaja, Gunawan. (2009). Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham. Jakarta: Visimedia.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan. Volume:21. 12-27




DOI: https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3432

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ISSN 2355-987X (Print) | ISSN 2622-061X (Online)