Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum

Elvi Zahara Lubis

Abstract


One form of crime that increasingly has a certain modus operandi is a crime of motor vehicle fraud unlawfully. Fraud is a crime that belongs to a class devoted to property rights and other rights arising from rights. As formulated in Article 378 of the Criminal Code, fraud means deeds with the intent to benefit themselves or others unlawfully by using false names, false dignity, deceit or lies that may cause others to easily surrender their goods, money or wealth. Factors causing the crime of motor vehicle ownership fraud unlawfully are caused by four factors namely economic factor, desire factor, opportunity factor and the weak factor of faith. Sanctions against perpetrators of criminal fraud of motor vehicle ownership by unlawful means in the form of criminal punishment of imprisonment to perpetrators for 4 years. Such sanctions may be applied if the perpetrator has been proven to commit a criminal act of fraudulent vehicle ownership in a manner which is against the law.


Keywords


Fraud, Vehicle, Against the Law

Full Text:

PDF

References


Andrisman, T., (2009), Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila.

Arief, B.N., (2010), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Jakarta: Kencana.

Arifin, S., (2011), Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: Medan Area University Press.

Bassar, M.S., (2008), Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Bandung: Remaja Karya.

Chazawi, A., (2002), Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi. A., (2003), Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayumedia Publising.

Farid, Z.A., (2007), Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.

Gunadi, I., dkk, (2011), Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Hadikusuma, H., (1992), Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni.

Hamzah, A., (2008), Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indrawan, (t.t.), Kamus Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media.

Jauzy, I, (2004), Ketika Nafsu Berbicara, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.

Kancil, CST., dkk, (2009), Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Kanter, E,Y., dan SR Sianturi, (2003), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Storia Grafika.

Kompasiana, “Pengertian Tindak Pidana”, http://hukum.kompasiana. com/2011/10/ 18/pengertian-tindak-pidana/.

Lamintang, PAF., (2013), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya.

Moeljatno, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Mubarak, R, (2016), Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (1) (2016): 34-47

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Saleh, R., (2008), Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru.

Sianturi, S.R. (2011), Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Gunung Mulia

Simanjuntak, N., (2005), Kriminologi, Bandung: Tarsito.

Soesilo, R., (2011), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.

Sunggono, B., (1994), Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syarifin, P., (2000), Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UG Community, “Penipuan dan Pengamanan Komputer”. http:// community.gunadarma.ac.id/forums/display_topic/id_37255/PENIPUAN-DAN-PENGAMANAN-KOMPUTER/ /.

Wijayanti, A., (2011), Strategi Penulisan Hukum, Bandung: Lubuk Agung.

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v5i2.1206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area

JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)