Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Kasus Tanah tentang Hak Pengelolaan

Rafiqi Rafiqi(1*),


(1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


The Law of Execution in the Administrative Court is different from the law of execution in civil courts. The civil trial of execution law is supplemented by physical means, namely: Jita Sita, aid of State Instruments (Police) and so on, which can force fiction so that the losers obey the court's decision. In the Administrative Court it is not possible, the Administrative Court is only equipped with administrative facilities only, in accordance with its authority which only judges in terms of administrative legality (administrative court). Rights Management issued a letter of proof of rights in the form of a certificate of Right of Management by the Land Office. The management rights are the right to land. The purpose of legal certainty itself will be fulfilled if if a device or legal system that can run and support the achievement of a legal kepolisia, especially the role of institutions that are authorized


Keywords


State administrative courts, Management Rights

Full Text:

PDF

References


Abdullah, A., (1994), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ariyuda, G., (2004), Praktik Pemberian Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Hak Pengelolaan, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 24 Juli 2004

Chomzah, A.A., (2002), Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Djuita, R., (2011), Hak Pengelolaan (HPL) antara Regulasi dan Implementasi, Jurnal Pertanahan Volume 1, Nomor 1, Edisi November 2011, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia, Jakarta

Fachrudin, I., (2003), Konsekwensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Disertasi Doktor Universitas Pajajaran Bandung.

Harahap, Z., (1997), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

___________, (2002), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Raja Grafindo.

Harsono, B., (2001), Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,), Djambatan, Jakarta.

___________, (2003), Undang-undang Pokok Agraria Sejarah pembentukan undnag-undang Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan.

___________, (2008), Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, Jakarta: Jambatan.

Hasibuan, A.D., dan Ferry A.S., (2013), Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN), Mercatoria, 6 (2): 133-144

Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Syafruddin Kalo, Sofmedia, Jakarta

http//wikipedia.org.wiki.pelindo

http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/hambatan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata-usaha-negara-yang-mengakibatkan-hilangnya-wiabwa-pun

Hutagalung, A.S., dan Markus G., (2009), Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta: Rajawali Pers

Indroharto, (1993), Upaya Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Harapan.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Koentjaraningrat, (1997), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka

Limbong, B., (2012), Hukum Agraria Nasional, Jakarta: Margaretha Pustaka.

Lubis, M.Y., dan Abdul R.L., (1961), Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju.

Mahfud MD, (1998), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.

Mertokoesoemo, S., (1985), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty

Parlindungan, A.P., (1994), Kapita Selekta Hukum Agraria, Bandung: Alumni.

____________, (2008), Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju.

____________, (2008), Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara

Perangin, E., (1989), Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagianTanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Prodjohamidjojo, M., (1993), Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Raharjo, S., (2010), Teori Hukum (Strategi tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jakarta: Genta Publishing.

Reglemen Indonesia yang diperabharui (Het Herzeine Indonesisch Rgelement), S.1941-44

Salman, O., (2007), Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Jakarta: Refika Aditama

Santoso, U., (2012), Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Setiadi, W., (1994), Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, L.O., (2005), Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Sihombing, I.E., (2009), Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Universitas Trisakti.

Sjachran, B., (1992), Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni.

Soekanto, S., (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Soekanto, S., dan Sri M, (2001), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radja Grafindo Persada

Soemaryono dan Anna E., Tuntutan Praktek Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Prima Media Pustaka Gramedia Majalah, Jakarta, hlm 129

Sumardjono, M.S.W., (2008), Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Kompas.

Sunggono, B., (2012), Metode Penelitian Hukum, Depok: Raja Garfindo Persada.

Supomo, R., (1971), Hukum Acara Perdata Pengadilan, Cetakan 5, Jakarta: Pardnya Paramita.

Suryabrata, S., (1998), Metodelogi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarief, E., (2012), Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986

Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009

Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960

Undang-undang Rumah Susun Nomor 16 Tahun 1985

Widodo, W., (1993), Eksistensi dan Kedudukan Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 18/X/93, Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Yogyagarta, 1993

Zein, R., (1995), Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta: Rineka Cipta.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v5i2.1207

Article Metrics

Abstract view : 240 times
PDF - 105 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)