Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong

Mahzaniar Mahzaniar(1*),


(1) Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara
(*) Corresponding Author

Abstract


Implementation of payment through blank checks is one of the modern modus operandi of crime today. Payments through blank checks can be classified and put into crime fraud. The legal arrangements for the criminal acts of payment through blank checks are stipulated in Article 378 of the Criminal Code. This means that the criminal act of payment through blank check is entered into the classification of fraud criminal acts as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The party involved in handling the crime of payment through blank check is the police. Because the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, penganyoman, and service to the community. The legal liability for the perpetrator of a criminal act of payment through the blank check is punished for the act. If the act of intimidation is done intentionally, then done consciously by a sane person and known the act of fraud there is regulated in the legislation that is Article 378 of the Criminal Code, so in this capacity the perpetrators of fraud can be held accountable law.


Keywords


Crime, Fraud, Payment, Empty Check

Full Text:

PDF

References


Arief, B.N., (1991), Kebijakan Kriminal, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.

Arifin, S., (2012), Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan: Medan Area University Press.

Atmasasmita, R., (1989), Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

Bassar, M.S., (1986), Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Bandung: Remaja Karya.

Chazawi, A., (2001), Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, A., (2003), Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dirdjosisworo, S., (1998), Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Majalah Bhayangkara N0. 05, Juli 1998.

Effendi, E, (2011), Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Jakarta, 2011.

Gunadi, I., (2011), Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Hadikusuma, H. (1992), Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni.

Hamzah, A., (1983), Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kadir, M.A., (2003), Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Bandung: Mandar Madju.

Kancil, CST., dkk., (2009), Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Kanter, EY., dan SR Sianturi, (2003), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta.

Kompasiana, “Pengertian Tindak Pidana”, http://hukum.kompasiana.com/2011/ 10/ 18/pengertian-tindak-pidana/.

Lamintang, PAF., (1997), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya.

Loqman, L., (1987), Praperadilan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Mubarak, R, (2016), Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (1) (2016): 34-47

Muladi, (1995), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: UNDIP.

Nasution, B.J., (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung.

Priyatno, D., (2004), Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung.

Sabuan, A., Syafruddin P. dan Ruben A, (1990), Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.

Saleh, R., (1987), Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru.

Sidik Sunaryo, (2004), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malanag: UMM Pres.

Soesilo, R., (1991), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.

Suryohadibroto, I.P., dan Djoko P, (2009), Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern, Jakarta: Bina Aksara.

Syarifin, P., (2000), Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

UG Community, “Penipuan dan Pengamanan Komputer”. http://community.gunadarma .ac.id/forums/display_topic/id_37255/PENIPUAN-DAN-PENGAMANAN-KOMPUTER/ /.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v5i2.1208

Article Metrics

Abstract view : 216 times
PDF - 142 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)