Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah

Susilawaty Munthe, Warjio Warjio, Kariono Kariono

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.


Keywords


Implementasi, Pemerintah Daerah, Penataan Kelembagaan

References


Aisyah, D. (2003). Hubungan Birokrasi dengan Birokrasi, USU Digital Library, Diakses tanggal 30 November 2008.

Alfian & Syamsyuddin, N. (1991). Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafit, Jakarta.

Baedhowi. (2004) Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan;Study Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta.

Edward III, G.C. (1980). Implementing Public Polyci, Congressional Quarterly Press, Washington.

Grindle, Merilee S, George C, 1984, Public Policy Implementing, Jai Pressline, London-England.

Hardijto, D. (1995). Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, Raja Grafindo Persada.

Jones, C.O. (1970). An Introduction To The Study of Public Policy, Wadsworth, Belmont, CA.

Kadir, A. (2015). Study Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, CV. Dharma Persada Dharmasraya.

Marpaung, H.W. (2011). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan, Jurnal Administrasi Publik, 1 (1): 29-50

Mazmanian, D.H. & Sabatier, P.A. (1983), 1983, Implementation and Public Policy, New York, Harper Collins.

Nasution. (1998). Metode Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.

Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rambe, T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (2): 155-160

Sastroatmodjo, S. (1995). Partisipasi Politik, IKIP Semarang Press, Semarang.

Sedarmayanti. (2000). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung.

Siagian, S. (1995). Teori Pengembangan Organisasi. Bumi Aksara: Jakarta.

Sinambela, L.P. dkk. (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Solichin, A.W. (1997). Evaluasi Kebijakan Publik, PeneSrbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.

Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Suryono, A. (2003) Budaya Birokrasi Pelayanan Publik, Diakses tanggal 30 November 2008.

Sutarto. (2002). Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press,Yogjakarta.

Tarigan, A. (2000). Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial; Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.

Turnip, K. (2016). Prokontra dan Resistensi ITC/E-Gov Perspektif Psikologi Birokrasi, Elmatera Yogjakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.

Widodo, J. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Jakarta.

Winarni. (2004). Manajemen Perubahan (Management og Change), Prenada Media, Jakarta.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogjakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1518

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)