Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan

Ngadimin Ngadimin, Heri Kusmanto, Isnaini Isnaini

Abstract


Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.


Keywords


Peran Pemerintah, Konflik Pertanahan, Lahan

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Hutagalung, A.S. & Gunawan, M. (2009). Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan, 2009, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Hutagalung, A.S. (2002). Serba Aneka masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi Suatu Kumpulan Karangan, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Idham. (2004). Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perfektif Otonomi Daearah, Penerbit Alumni, Bandung.

Marlina, dan Isnaini, (2011), Perspektif Hukum Perdata Dan Agrarian dalam Pengalihan Lahan Eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Kepada Pihak Ketiga, (Studi Pengalihan Lahan Eks Kepada Yayasan Al Washliyah dan Yayasan Nurul Amaliya), Mercatoria, 4 (2): 58-71

Sumardjono, M. (2006). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.

Indonesia, Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960 LN. 104 Tahun 1060, TLN No 2034

Indonesia, Undang-undang tentang Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007.

Sumber lain :

Surat Keputusan KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Surat Keputusan KBPN Nomor 43/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Surat Keputusan KBPN Nomor 44/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

Surat Keputusan KBPN Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)