Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018

Hermansyah Putra(1*),


(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


So important is the role of the campaign to be able to attract and convince voters, where the more massive and intensified campaigns are carried out, the greater the campaign funds needed. With large funding, election participants have a greater opportunity to convince voters. When the campaign requires large funds, what will be a problem is the legitimacy of the sources of funds collected, for which there is a need for rules that can overcome the problem. For this reason, the General Election Commission (KPU) has made legal regulations to ensure that campaign funds used by election participants come from legitimate sources. Campaign funding arrangements start with the creation of special accounts for campaign funds, arrangement of funding sources and restrictions on the number of donations. Campaign funds must be submitted to the Election Commission as a form of accountability through campaign finance reports. This campaign fund report was then audited by the Public Accountant Office (KAP) which was formally appointed by the KPU to ensure that the reports submitted fulfilled the compliance aspects or not. The administrative sanctions are given for each violation related to the use and reporting of campaign funds. With a series of rules above, it is expected to be able to encourage transparency and accountability of election fund campaign campaign reports.

Keywords


Transparency, Accountability, Rules, Campaign Funds.

References


Anjalline, I., Anggraini, R. R., & Indrayati, R. (2014, April). Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. e-Journal Lentera Hukum, 1(1): 42-53.

Arliman, L. (2016). Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang. Jurnal Cita Hukum, 4(2): 225-240.

Eme, O., & Anyadike, N. (2014). Political Financing In Africa: A Comparative Study Of Kenya and Nigeria: Proposal for Reform. Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(27): 22-34.

IDEA, I. (2012). Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Stockholm: International IDEA.

_______. (2016). Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu. Stockholm: International IDEA.

Isra, S., Asshiddiqie, J., Surbakti, R., Zuhro, R. S., & Santosa, T. (2015). Pemilihan Umum Serentak. (K. Fahmi, C. Simabura, & F. Amsari, Eds.) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lizam, S. (2016), Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Manar, D. G. (2016). Akuntabilitas Partai Politik Di Kota Semarang: Kajian Pelaksanaan Akuntabilitas Pada Partai Demokrat Di Kota Semarang Tahun 2009-2014, 2(1): 5-18.

Manurung, T. R. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi. Yustisia, 4(1): 118-128.

Minan, A. (2012). Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 3(1): 79-106.

Network, A. E. (2013). The ACE Encyclopaedia: Electoral Integrity. ACE Electoral Knowledge Network.

Pinilih, S. A. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. Mimbar Hukum, 29(1): 69-81.

Purwoko, B. (2015). Organisasi dan Birokrasi Pemiliu. Yogyakarta: FISILPOL UGM.

Saputra, R. (2013). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 6: 63-86.

Sugiwa, I. (2015). Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. Ekonomi Dan Bisnis, 14(1): 35-40.

Supriyanto, D. (2013). Basa-basi Dana Kampanye. Jakarta: Yayasan Perludem.

_______________. (2015). Dana Kampanye Pilkada. Jakarta: Yayasan Perludem.

Surbakti, R. (2015). Peta Permasalahan dalam keuangan Politik di Indonesia. Jakarta: Kemitraan.

Undang-Undang dan Peraturan KPU

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye.

Internet

Minan, A. (2016, Desember 2). Strategi Penelurusan Penyumbang Dana Kampanye Dalam Pilkada. Diunduh diwww.slideshare.net/ahsanov/strategi-penelusuran-penyumbang-dana-kampanye-dalam-pemilukada tanggal 23 Juni 2018.

Perludem. (2013, April 30). Siaran Pers. Diunduh di www.perludem.org/category/siaran-pers/ tanggal 6 Juni 6 2018.

Indonesia, CNN. (2018, Maret 13). Bawaslu Temukan Rp14 M di Luar Dana Kampanye Paslon Pilkada. Diunduh di www.cnnindonesia.com/nasional/20180313070302-32-282494/bawaslu-temukan-rp14-m-di-luar-dana-kampanye-paslon-pilkada tanggal 13 Maret 2018.

Simbolon, H. (2018, Juni 08). PPATK Catat 23 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada Serentak di Jabar. Diunduh di www.liputan6.com/pilkada/read/3553358/ppatk-catat-23-transaksi-mencurigakan-terkait-pilkada-serentak-di-jabar tanggal 20 Juni 2018




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622

Article Metrics

Abstract view : 0 times
Untitled (Indonesian) - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)