Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs In Poverty Alleviat


Rahma Putri Khasanah(1), Eko Priyo Purnomo(2), Aulia Nur Kasiwi(3),


(1) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract


This article aims to describe the role of the stakeholders involved in forming collaborative governance in community empowerment programs. The problem is focused on poverty alleviation. To approach this problem, the theoretical references from Ansell and Gash 2007 regarding the implementation of collaborative governance are used. Data is collected through literature study based on previous research and direct observation and analyzed qualitatively. This study concludes that research where collaborative governance among stakeholders, where the government is a facilitator, community activeness as well as institutional strengthening within it, as well as private sector assistance in community empowerment will produce a real contribution in national poverty reduction. The poor are no longer the object of mitigation, but rather the subject which in the whole process involves the community. With the empowerment program, the community has a job and eliminates the poor culture of the poor who only depend on direct assistance from the government.

Keywords


Collaborative Governance; Community Empowerment; Poverty.

Full Text:

PDF

References


Amrizal, M. H., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2016). Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan). Pamator Journal, 9(2)

Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2(1), 53-66.

Ciptaningsih, R., & Nurcahyanto, H. (2018). Kolaborasi Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Journal of Public and Management Review, 8(1), 97-112.

Fanani, A. F., & Ibrahim, S. (2018). Collaborative Governance dalam Kemandirian Desa. DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 3(2), 1-18.

Febrian, A. R. (2018). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 2(2), 200-208.

Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektifitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Journal of Governance and Public Policy, 4(2), 327-362.

Mubarak, Z. (2010). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Mulyadi, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. Kajian, 21(3), 221-236.

Nilawati, E. (2018). Kinerja Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Pelayanan Publik, 19(2), 79-107.

Pratiwi, W. W. (2019). Kepemimpinan Walikota Bontang Dakam Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Doctoral Dissertation Universitas Airlangga.

Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Riyanta, S., & Kurniati, P. N. (2018). Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Analis Kebijakan, 2(2)..

Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Seminar Nasional Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 4(2), 49-64.

Sahlan, M. A., & Ubaidullah. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Mengurangi Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik. 2(01).

Santoso, E., Jati, I. P., & Bestari, D. (2019). Peran Jurnalisme Warga dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Kajian Komunikasi, 7(2), 224-237.

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. JPSI (Journal of Publlic Sector Innovations, 3(2), 68-74..

Setyobudi, Y. F. (2016). Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jurnal Dimensi, 5(2), 73-78.

Soleh, A., Daniel, P. A., & Siswoyo. (2019). Analisis Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Jambi. Journal Development, 7(2), 98-107.

Sudjatmoko, F., & Setyowati, N. D. (2017). Transformasional kepentingan rakyat dalam perspektif pemberdayaan masyarakat bagi penanganan kemiskinan sosial melalui Government Social Responsibility (GSR). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 30(1), 94-102.

Suharsono, S., Muchsin, B., & Afifudin. (2019). Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Produktif (Studi Kasus Program PNPM Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) . Jurnal Respon Publik, 13(2), 45-52

Suswanto, B., & Sulistyoningsih, E. D. (2018). Sarjana Pendamping Desa Sebagai Community Development Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Prosding Seminar Nasional dan Call for Papers, 8(1).

Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, Imam, A., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Jurnal Sosial Soedirman, 2(2), 40-60

Utomo, P., & Prihatin, A. P. (2019). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik) . Jurnal Mitra Manajemen, 3(4), 382-396.

Febriandini, A. P., Warsono, H., Azlansyah, S. S., & Sipayung, A. Z. (2019). Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan Di Kampung Pelangi. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 5(1), 183-198.




DOI: https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3755

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2021 JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Universitas Medan Area


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License