Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas(1*), Walid Mustafa Sembiring(2),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2) Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.


Keywords


Peran; BPD; Pemerintahan Desa

Full Text:

PDF

References


Falaakh, M. Fajrul. 2007. Beberapa Pendekatan Studi: Hukum Perundang-undangan, Materi Perkuliahan Hukum Perundang-undangan pada Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: UGM.

Mahfud, M. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Prabowo, G.H. 2008. Beberapa Poin Menuju Legal Drafting di tingkat Desa. Sukoharjo: Sentosa Utama.

S, Poerwadarminta, W.J. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, S. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sumarto, H.. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governace. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumartono. 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Syahuri, M.M. 2004. Hukum Kosntitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Warassih, E. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama.

Widjaja. 2005. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Non Buku

Basri, S. 2009. Trias Politika Pemisahan Kekuasaan. 15 Januari 2015. http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/trias-politika-pemisahan-kekuasaan .html.

Sasrawan, H. 2014. 16 Pengertian Desa Menurut Ahli. 8 Januari 2015. http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para -ahli.html

Sumber Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454

Article Metrics

Abstract view : 137 times
PDF - 525 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)