Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009

Abdul Kadir(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Fokus dari tulisan ini adalah peranan partai politik dalam menanggulangi golongan putih pada pemilihan Legislatif 2009. Pengurus partai politik yang ada menjalankan peranannya dengan berusaha sesuai UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adapun usaha- usaha yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi di desa-desa, sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan mengajak masyarakat untuk menghadiri acara kampanye. Sebagai Negara yang demokrasi sudah sepantasnya golongan putih (Golput) tidak lagi mewarnai sistem pemilihan Legislatif Indonesia, akan tetapi karena partai politik belum menjalankan fungsinya dengan maksimal dan bertanggung jawab. Partai politik sebagai organisasi yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik dan juga sosialisasi politik sehingga masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Legislatif 2009. Untuk mengurangi intensitas golongan putih diperlukan keikutsertaan pengurus partai politik dan bekerjasama dengan masyarakat, karena pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan untuk mewujudkannya dibutuhkan peranan partai politik dan masyarakat Indonesia sehingga menggunakan hak pilihnnya pada penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dibutuhkan partai politik yang benar-benar menjalankan fungsinya

Keywords


Peran, Partai Politik, Gologan Putih, Legislatif

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Abdul, A. 2007. Negara yang Demokratis untuk Kelas VIII pendidikan Kewarganegaraan Membangun Wargas. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arifin, A. 2006.Pencitraan dalam politik (straategi pemenaganPEMILU dalam perseptif komunikasi politik). Jakarta: Pustaka Indonesia

Budiardjo, M. 1992. Dasar-dasar Ilmu Politi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suteng B, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas berdasarkan standar isi 2006. Jakarta: Erlangga.

Fadillah. 2004. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pelajar.

Said, S. 2006. Kebijakan Elitis Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanit, A. 1992. Aneka Pandangan Fenomena Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukarna. 1990. Sistem Politik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Surbakti, R. 1993. Memahami Imu Politik. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

Syafii, dkk. 2002. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Rafika Aditama

Rahman, A. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rudi, M. Teuku.1993. Pengantar Ilmu Politik wwawasan Pemikiran dan Kegunaannya, Bandung. PT. Eresko.

Undang- Undang dasar 1945.

Undang-undang Politik. 2008. Partai Politik. Bandung: Nuansa Mulia.

Undang-undang 2008. Pemilihan Umum Tahun 2009. Bandung: Citra Umbara.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979).

Suradinata, E, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafiie, I.K., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tutik, T.T., Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pasal 153.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 pada Bab V tentang Susunan Organisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.552

Article Metrics

Abstract view : 594 times
PDF (Indonesian) - 525 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)