Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang

Wahyu Rahmadhan(1*), Muhaamad Aswin Hasibuan(2), Taufik Wal Hidayat(3),


(1) 
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur penerbitan surat izin belajar pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Deli Serdang. Izin belajar ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk terwujudnya peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian, didapat bahwa proses implementasi kebijakan pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar, bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lapangan masih ada penyimpangan oleh PNS yang melanjutkan pendidikan selanjutnya serta belum memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut sebelum yang bersangkutan melaksanakan/ melanjutkan pendidikan

Keywords


Prosedur; Penerbitan Surat Izin Belajar; Pegawai Negeri Sipil

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Daha, K. 2002, Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda), Tesis. Yogyakarta

Islamy. M.I. 2002. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA – UNIBRAW Malang.

Kartono, K. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Moekijat. 1991. Latihan dan Pengembangan Pegawai. Bangung: Mandar Maju

Notoadmodjo, S, 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: RT. Rineka Cipta.

Robbins. 2001, Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhallindo (terjemahan).

Simatupang, D, 2007. “Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat” dalam Modul: Hukum Anggaran Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Wahab, A.S. 2001. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta:Rineka Cipta

Winarno, B. 2002 Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang PedomanPemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor802/303/SJ Tanggal 9 Januari 1990 Hal Petunjuk Pemberian Izin BelajarPegawai Negeri Sipil.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v1i2.561

Article Metrics

Abstract view : 248 times
PDF (Indonesian) - 581 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JPPUMA

JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)