Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor SAMSAT dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Faisal Reza Nasution(1*), Rudi Salam Sinaga(2),


(1) 
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Evaluasi Kinerja Pegawai merupakan suatu bentuk penilaian terhadap hasil kerja atau suatu proses lanjutan setelah mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan berjalan baik atau tidak, yang dikerjakan mencapai apa yang diingankan atau tidak dan dengan evaluasi kinerja dapat mengambil keputusan untuk kedepannya. Terutama dalam hal Kinerja Pegawai dalam Pelayanan BBN-KB yang selama ini di anggap rumit. Dari latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan permasalahan, Bagaimana kinerja pegawai dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan dan apa saja hambatan dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui salah satu usaha pegawai kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa, sedangkan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan yang menyebabkan kurang cepat pelayanan dan urusan BBN-KB. Dengan demikian dapat disimpulkan Evaluasi kinerja pegawai kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan sudah cukup maksimal dan baik.


Keywords


Evaluasi; Kinerja Pegawai; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Samsat

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Badudu J.S., dan Zain Z.M., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bagus, L., Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996.

Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Erlangga, 2000).

Efridawati, M. Arif N., (2013). Studi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1 (1): 27-37

Hamzah, A., Kamus Hukum, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksistensi, Badan Pengembangan dan Pembinaan, Balai Pustaka: Jakarta, April 2013.

Kartono, K., Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.

Miles, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Moeleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 1990, 2000.

Muhammad A, dan Usman T., (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (2): 98-111.

Musa, M dan Titi Nurfitri, Metode Penelitian, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1998.

Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979).

Suradinata, E, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafiie, I.K., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Syahraji, Irwan N., (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1 (1): 16-20

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tofler, A., dalam Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Pengawasan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1997).

Tutik, T.T., Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pasal 153.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 pada Bab V tentang Susunan Organisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.577

Article Metrics

Abstract view : 212 times
PDF (Indonesian) - 360 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JPPUMA

JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)