Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang

Tengku Ayu Atika(1*), Usman Tarigan(2),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Setiap PNS yang pensiun akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebagai tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. SK Pensiun ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. Pejabat yang berhak menetapkan SK Pensiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan usulan pensiun kepada Kepala BKN. Berkas yang telah disampaikan kepada Kepala BKN akan diproses dan diperiksa kelengkapannya oleh bidang yang menangani pensiun. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, baru kemudian dilakukan pencetakan SK Pensiun dan dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.


Keywords


Pegawai Negeri Sipil; Pensiun; Surat Keputusan Pensiun

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Admosudirjo, P, 2003, Hukum Bungin, B., 2008, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana.

Efraim, T dkk, 2005, Decision Support Systems and Intelligent Systems, Edisi Bahasa Indonesia jilid 1, Yogyakarta: Penerbit Andi.

H.B. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press.

Hessel, N., 2005 Manajemen Publik, Jakarta: PT. Grasindo.

Handoko, T. H, 2003, Manajemen. Cetakan kedelapanbelas, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Hasan, 2003, Definisi Keputusan Para Ahli, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1996, Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmadhan, W; Muhammad A.H., dan Taufik W.H. (2013). Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (2): 161-175.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas.

Koontz, H., Cyrill O’Donnel dan Heinz Weihrich. 1989, The Managers Handbook, Jakarta: Erlangga.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 25 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penetapan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.264-9/99 tanggal 24 Desember 2014.

Sutarto, J.T Ismul Cokro, C., 2008, Pensiun Bukan Akhir Segalanya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.578

Article Metrics

Abstract view : 320 times
PDF (Indonesian) - 373 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)