Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alamsyah Hamonangan Simbolon(1*), Walid Mustafa Sembiring(2),


(1) Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
(2) Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


This research is to discuss (1) how the existence (presence) of Section Peace and Order in supporting local government programs in District Lubukpakam Deli Serdang, (2) What efforts are made Sexy Peace and Order in carrying out their duties and functions, (3) the obstacles and constraints encountered any Section of Peace and Order as well as the ways to overcome them. The method used is a qualitative description as a method of data analysis which took place at the Head Office study Lubukpakam Peace and Order Section. Sources of data in this study is the Peace and Order Section Head Lubukpakam. Data were collected by interviews and documentation by using the steps of editing, classification and presentation of data. The results of this study showed that the duties and functions of Peace and Order Section plays an important role in helping the main tasks of Head and Regional Head (Bupati) in establishing and running a local government program in the field of peace and public order in the district level. One way is to conduct a routine patrol of morning, afternoon, into the evening alternately. Efforts were made and the obstacles encountered and how to overcome divided into several areas: the institutional field, the field of networking, counseling field, field operations, field of action, and ends with anticipation field routine. 

Keywords


Existence; Peace and Order Section.

Full Text:

PDF

References


Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Badudu J.S., dan Zain Z.M., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bagus, L., Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996.

Bangun, E. dan Asnidar., (2014). Analisis Perkembangan Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1): 86-102.

Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1): 76-87.

Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Erlangga, 2000).

Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), Jurnal Administrasi Publik, 1 (2):130-159

Hamzah, A., Kamus Hukum, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Jamaluddin, (2011), Kinerja Profesional Pegawai Administrasi Iain Sumatera Utara, Jurnal Administrasi Publik, 1 (2):170-183

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksistensi, Badan Pengembangan dan Pembinaan, Balai Pustaka: Jakarta, April 2014.

Kartono, K., Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.

Miles, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Moeleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 1990, 2000.

Muhammad A, dan Usman T., (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (2): 98-111.

Mujiburrahman, (2011), Hubungan Antara Pendidikan, Motivasi Dan Budaya Kerja Dengan Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Administrasi Publik, 1 (2):160-169

Musa, M dan Titi Nurfitri, Metode Penelitian, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1998.

Muslim, N. dan Irwan N., (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2): 114-124

Nasution, F.R. dan Rudi S.S., (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 1-17.

Nasution, F.R., dan Abdul M., (2015). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 3 (1): 1-7

Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pasal 153.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 pada Bab V tentang Susunan Organisasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.

Pulungan, I., (2011), Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Administrasi Publik, 1 (1): 82-101

Purba, S.P. dan Djanius D., (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 3 (1): 25-36.

Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Administrasi Publik, 1 (2): 112-129

Sari, V.K. dan Nahor S., (2013). Analisis Perubahan Karakteristik Desa Bandar Klippa–Percut Sei Tuan–Deli Serdang Tahun 2005-2010, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (1): 48-64.

Siregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), Jurnal Administrasi Publik, 1 (1): 51-64

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979).

Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, Jurnal Administrasi Publik, 1 (1): 102-111

Suradinata, E, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafiie, I.K., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tofler, A., dalam Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Pengawasan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1997).

Tutik, T.T., Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v3i2.901

Article Metrics

Abstract view : 36 times
PDF - 154 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JPPUMA

JPPUMA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN SOSIAL POLITIK UMA (JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICAL SOCIAL UMA)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Universitas Medan Area, Jalan Kolam No. 1, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma dan Email: jppuma@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2549-1660 (Print), ISSN 2550-1305 (Online)