Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur

Jamillah SH., MH

Abstract


Kreditur memberikan dana kepada debitur tanpa adanya jaminan atas pembayaran kembali utang. Suatu utang disebut tanpa jaminan apabila transaksi itu tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang. Dalam pemenuhan kembali pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur adakalanya lancar dan juga tidak lancar. Penyelesaian utang debitur yang tidak lancar inilah pada akhirnya akan menyita harta benda atau kekayaan debitur yang menjadi jaminan utangnya. Cara yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur wanprestasi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kreditur meminta Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan debitur diletakkan sita jaminan. Apabila debitur tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menegur debitur supaya menjalankan putusan. Jika teguran tidak ditanggapi debitur, maka harta kekayaan yang telah diletakkan sita jaminan barang tidak bergerak merupakan milik kreditur.


Full Text:

PDF

References


Badrulzaman Mariam Darus, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Engelbercht, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 671 dan 673

Harahap Yahya. 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan. (Jakarta; Sinar Grafika.

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Prenada Media

Kamelo Tan, 2004, Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung, Penerbit Alumni

Karjadi M,. 1991, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR). Bogor; Politeia

Puspa Yan Pramadya, 1977, Kamus Hukum, Edisi Lengkap. Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang: Aneka Ilmu

Satrio J., 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Subakti, 1977, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta

Subekti R., 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa

_________, 1985, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty

Sutantio Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, Penerbit Mandar Maju

Suyatno Thomas, dkk., 1990, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia

Widjaya Gunawan dan Yani Ahmad, 2011, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 angka ke-2 huruf C.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License