Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan

Adrian Faridhi

Abstract


Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk menyederhanakan kewenangan yang sama pada organ yang sama, hal inilah yang menjadi kajian dari penelitian ini. Metode yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, berupa UUD Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung, namun pasca Amandemen UUD Tahun 1945, baru memberikan kewenangan menguji kepada Mahkamah Konstitusi selain yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung, perkembangan perundang-undangan yang menguraikan perjalanan kewenangan menguji, dimulai dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung hingga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapati berupa Pengujian peraturan perundang-undangan jika dilakukan pada satu lembaga (satu atap) akan membawa berbagai implikasi hukum, hal ini baru dapat terjadi jika ada political will negara untuk mengamandemen UUD Tahun 1945 dan upaya untuk menyederhanakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian.

Full Text:

PDF

References


A.Teeuw, 2002. Kamus Indonesia-Belanda, Jakarta: GramediaPustakaUtama.

DepartemenPendidikandanKebudayaan RI, 1996. KamusBesarBahasa Indonesia, EdisiKedua, Jakarta: BalaiPustaka.

Franky Butar Butar, 2006. Mengoptimalkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi(Opini), Jakarta: Berita Mahkamah Konstitusi, Nomor 16, Edisi Juli-Agustus 2006.

JimlyAsshiddiqie,2005.Model-model PengujianKonstitusional di Pelbagai Negara,Jakarta: Konstitusi Press.

.................................., 2010. HukumAcaraPengujianUndang-Undang,cetakan pertama Jakarta: SinarGrafika.

..................................., 2010. Pokok-PokokHukum Tata Negara Indonesia-PascaReformasi,Jakarta: PT. BhuanaIlmuPopuler (BIP).

Muchamad Ali Safa’at,2006. “Toetsingsrecht”, “Judicial Review”, “Constitutional Review”, dalamMajalahKonstitusi-BeritaMahkamahKonstitusi, No.14 Januari-Februari 2006.

M.LaicaMarzuki, 2005. Berjalan-berjalan di RanahHukum, Jakarta: Konstitusi Press.

PusatStudiKonstitusiFakultasHukumUniversitasAndalas Dan MahkamahKonstitusi, 2010. PerkembanganPengujianPerundang-Undangan Di MahkamahKonstitusi (Dari BerpikirHukumTekstualkeHukumProgresif), HasilPenelitianAgustus-Oktober 2010.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sri SoemantriMartosoewignjo, 1986. HakMenguji Material di Indonesia, Bandung: Alumni.

Tanto Lailam, 2014. KonstruksiPertentanganNorma HukumdalamSkema

PengujianUndang-Undang.JurnalKonstitusi, Volume 11, Nomor 1.

ZainalArifinHoesein, 2009. Judicial Review di MahkamahAgungRepublik Indonesia, Jakarta:PT. RajaGrafidoPersada.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License