Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory

Mhd. Yusrizal Adi Syaputra

Abstract


Pemerintah Kota Medan memiliki kedudukan sebagai pemerintah daerah dan berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat setiap lapisan sosial dan ekonomi tanpa terkecuali. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan tidak memberikan dampak positif dalam pengurangan masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis, hanya sebagai landasan hukum bagi pemerintah Kota Medan dalam melakukan upaya Represfif pada masyarakat yang mengemis dijalanan sehingga pada Prinsipnya Peraturan Daerah tersebut belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang termarjinalkan baik secara sosial maupun ekonomi.


Full Text:

PDF

References


Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta, 2017

Ahmad Asnawi, Sejarah Para Filsuf Dunia(90 Pemikir Terhebat Yang Berpengaruh Didunia), Indoliterasi, Yogyakarta, 2014.

Asmara Hadi dan Darji Darmodiharjo dalam Bachsan Mustapa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV.Mandar Maju, Bandung, cet.3, 2009.

Frederikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer , Jurnal Humaniora Vol.3 No.1 April 2012.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial, LP3S, Jakarta, 2015.

Lindaman dan Thurmaier dalam Budi Setiyono, Birokrasi Dalam Prespektif Politik dan Administrasi, Nuansa Publishing, Bandung, Cet.II.2016.

Muammil Sun’an dan Abdurrahman Senuh, Ekonomi Pembangunan Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.5, 2009

Robby Firmansyah dkk, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1.

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance ( tata Kelola Perusahaan yang baik), CV. Mandar Madju, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikian Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet.4. 2016.

Yusnani Hasyimzoem dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Yusril Ihza Mahendra Perlukah Undang-Undang Tentang Perlindungan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar?, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun XXV Juni 1995

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License