PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

Rahmad Tobrani

Abstract


Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah adanya “keadaan mendesak”, dan pengujian terhadap keputusan diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan tidak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) kemudian, produk hukum dari badan/pejabat pemerintahan yang dapat dijadikan objek segketa dan diuji pada pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan (beschikking), sedangkan dokumen-dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum berupa peraturan (regeling) tidak dapat dijadikan objek sengketa dan tidak dapat diuji di pengadilan tata usaha negara.

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Anna Erliyanna, Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM-UNISBA,1995

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1997

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Hestu B. Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003

Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, bahan kuliah pada program pendidikan lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

JCT Simorangkir dkk,Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa , Bandung, 2009

Jimly Asshiddiqy, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta 2004

Jimly Ashiddiqy, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta, Sekjen dan Kepanteraan MK RI, 2006

Lintong Oloan Siahaan, Wewenang PTUN menunda berlakunya Keputusan Pemerintah, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2006

Lintong Oloan Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005

Marcus Lukman sebagaimana dikutip oleh Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001

Maria Farida I.S, IlmuPerundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 1998

M. Scheltema, De Rechtsstaat, dalam J.W.M. Engels (et.al), 1989, De Rechtsstaat Herdacht, Zwolle:Tjeen Willink

Patuan Sinaga, Hubungan antara kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,

Phillipus m. Hadjon (et al), pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999

Piet Thoenes, “The Elite in The Welfare State” ,dikutip dari Mustaming Daeng Matutu, selayang pandang (tentang perkembangan Type-type Negara Modern, Pidato pada lustrum ke IV Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hassanuddin di Makasar, 3 maret 1972, Hasanuddin University Press,Ujung Pandang, cetakan ke II, hlm 20, Lihat juga La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia, CV Utama, Bandung, 2005

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007

SF Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Di Indonesia, dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta 2001

Senoadji, Oemar, Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1966

Sjahran Basah, eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Alumni , Bandung, 1997.

Sorjono Soekanto didalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986,

Soetandyo Wignyosoebroto, Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan MetodePenelitiannya, dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, Refika Aditama, Bandung, 2008

Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009

Tahir Azhari, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1962

W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara, Edisi Revisi, Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 2005

B. Makalah dan Jurnal

Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan, Varia Peradilan, April 2009

Bagir Manan, Peraturan Kebijakan, Varia Peradilan, Desember 2008

Gagasan negara hukum secara embrionik telah dikemukakan filosof Masyhur Yunani, Plato, melalui konsep nomor. Menurut Plato, penyelenggara negara yang baik adalah yang didasarkan yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.

Hasibuan, A.D., danFerry A.S., (2013), Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (AnalisisKasusPutusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN), Mercatoria, 6 (2): 133-144.

Istilah “Materi Muatan” telah dinormatifkan di dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi pertama kali istilah tersebut digunakan oleh A Hamid S Attamimi dalam Disertasinya berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, UI Jakarta, 1990.

Pemikiran Stahl sesungguhnya diilhami oleh pemikiran Filosof terkenal asal Jerman, Immanuel Kant, yang dikenal dengan konsepsi negara hukum liberal.

Piet Thoenes, “The Elite in The Welfare State” ,dikutip dari Mustaming Daeng Matutu, selayang pandang (tentang perkembangan Type-type Negara Modern, Pidato pada lustrum ke IV Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hassanuddin di Makasar, 3 maret 1972, Hasanuddin University Press,Ujung Pandang, cetakan ke II, hlm 20, Lihat juga La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia, CV Utama, Bandung, 2005

Rusma Dwiyana, Akuntabilitas Administrasi dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan, diunduh dari www.wordpress.com, Januari 2009

Yos Johan Utama, Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan dalam Perkara Administrasi Negara, Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No.1, Maret 2007.

C. Putusan

Putusan PTUN Semarang Nomor. 30/G/2008/PTUN.SMG tanggal 26 November 2008

Putusan PT.TUN Surabaya Nomor. 21/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 16 April 2009

Putusan PTUN Banda Aceh Nomor. 31/G/2016/PTUN.BNA tanggal 13 Februari 2017

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 1986 Nomor 77, TLNRI Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 35, TLNRI Nomor 4380)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 22, TLNRI Nomor 4480)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (LNRI Tahun 2009 Nomor 160, TLNRI Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5587)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License