Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara

Ramadiyagus Ramadiyagus(1*), Mahdi Syahbandir(2), Mohd. Din(3),


(1) Universitas Syiah Kuala
(2) Universitas Syiah Kuala
(3) Universitas Syiah Kuala
(*) Corresponding Author

Abstract


Sanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan menggunakan aturan-aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus. Pengumpulan data dengan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya ke Kas Negara dapat dilihat dari corak kesengajaan yang dilakukan, apabila kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.

Keywords


Kuasa Bendahara Umum Daerah; Pajak; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perpajakan

Full Text:

PDF

References


Akbar, Patrialis. 2013. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

Amsary, Feri. 2011. Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

I Dewa Gede Palguna. 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Marzuki, Mahmud. 2007. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahrizal, Ahmad. 2006. Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita.

Siahaan, Maruarar. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Siahaan, Maruarar. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali

Soimin & Mashuriyanto. 2013. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Asy’ari, Syukri & Rahmawaty, Meyrinda, dkk. 2013. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Kontitusi. Volume 10 (4): 694.

Indrayana, Denny & Arifin Mochtar, Zainal. 2007. Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 19 (3): 442.

Nurbaningsih, Enny. 2015. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 27 (1): 4.

C. Sihombing, Erwin. 2015. Putusan MK Tak Segera Dilaksanakan, PP Dijadikan Jalan Tengah. Diunduh di http://www.beritasatu.com/hukum/239435-putusan-mk-tak-segera-dilaksanakan-pp-dijadikan-jalan-tengah.html tanggal 25 April 2018.

Diunduh di http://peraturan.go.id/rpp.html tanggal 25 April 2018.

Sadono, Bambang. 2017. Pragmatisme Pembentukan Undang-Undang. Diunduh di https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170123/281633894947192 tanggal 21 November 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1782

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License