Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Sakafa Guraba(1*), Dahlan Dahlan(2), Sri Walny Rahayu(3),


(1) Universitas Syiah Kuala
(2) Universitas Syiah Kuala
(3) Universitas Syiah Kuala
(*) Corresponding Author

Abstract


Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 Tahun. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana  menerapkan ketentuan mengenai Perbarengan tindak pidana dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

AR. Sujono, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Waluyo, 2008, Pidana, Jenis Pidana dan Tindakan, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2009, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana 1, Badan Penyelidikan dan Badan Penelitian FH UNDIP, Semaarang

E. Utrecht, 1994, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta

Mahrus Ali,. 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

PAF Lamintang, 1987, Hukum Pidana Indonesia, PT Sinar Baru, Bandung

Teguh prasetyo. 2005, Hukum Pidana Materiil jilid 2 .Kurnia Kalam,Yogyakarta

Yan Pramadya Puspa. 1997, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Jakarta

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 163/PID/2016 tanggal 18 Juli 2017 Atas Nama Abdullah Bin Zakaria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.sebagai pengganti undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License