Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)

Rohmad Rohmad(1*), Marlina Marlina(2),


(1) Uniuversitas Medan Area
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan. Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggara Kode Etik Profesi Polri. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah harus mengambil langkah yang serius serta mempertegas dalam setiap Pasal-pasal yang menangani aturan pelanggaran kode etik di kepolisian khususnya dan umumnya untuk semua pelanggaran kode etik di POLRI. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam pengenaan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI.

Full Text:

PDF

References


Atmasasmita, Romli,. “Reformasi Hukum, Hak Azazi Manusia dan Penegakkan Hukum”, Bandung: Mandar Maju, 2001

Ali, Novel, “Anggota Komisi Kepolisian Nasional”, Semarang: Undip, 2009

Fuady, Munir, “Dinamika Teori Hukum”, Ghalia Indonesia, Bogor : Graha Ilmu, 2009

Hadjon, Philipus M., “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Nawawi, Hadari, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003

Raharjo, Satjipto, “Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, Bandung: Sinar Baru, 1983

-----------------------, “Ilmu Hukum”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

------------------------, “Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia”, Jakarta: Kompas, 2009

Rahardi, Pudi, “Profesiolisme dan Reformasi Polri”, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007

Sadjijono, “Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance”, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008

-------------, “Memahami Hukum Kepolisian”, Yogyakarta: LaksBang Presssindo, 2010

Saydam., “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Jakarta: Djambatan, 2000

Soekanto, Soerjono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta: Rajawali,1983

Ujan, Andre Ata, “Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawks”, Yogyakarta: Kanisius, 2005

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli., diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

https://nitiawulandari.files.wordpress.com/2011/04/pelanggaran-kode-etik-polisi, diakses pada tanggal 17 September 2017

Hadiwinata, Bob Sugeng, Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar, dalam Hans Born dan Ian Leigh, 2007, Mendorong Akuntabilitas Intgelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, 2007

Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, “Kerangka Grand Design Pendidikan Polri”, Bandung, 2011

Manullang, E.Fernado M., Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Kompas, Jakarta, 2007

Ulfah, Maria, dkk, “Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal” penelitian dan pengabdian masyarakat Bandung:univesitas khatolik parayangan, 2013

Wawancara dengan Bapak AKP Rudi Siregar sebagai Kanit Provos SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017

Wawancara dengan Bapak AIPDA Richard Tampubolon sebagai Penyidik Pembantu SPN Sampali Medan pada tanggal 22 Nopember 2017




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2033

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License