Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)

Ridwan Arifin(1*), Shafa Amalia Choirinnisa(2),


(1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
(2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang–undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.

Keywords


Pertanggungjawaban; Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana; Perusahaan.

Full Text:

PDF

References


Algra, N. E. (1983). Kamus Istilah Hukum Fockma Andrege Belanda-Indonesia. Bandung: Binacipta.

Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidama Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. Jurnal Hukum Pidana Islam. 2(2): 385-407. DOI: https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.385-407. Online pada http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/429/379

Amirullah. (2012). Korparasi dalam Prespektif Subyek Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Daulah. 2(2): 139-160.

Anton. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Anwar, Z. (2016). In Re China Cast Education Corp. Securities Ligilation. Harvard Law Review. Vol 129: 2273-2280. Online pada http://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2016/06/2273-2280-Online.pdf

Candra, S. (2017). Correlation between Theory of Criminal Liability and Criminal Punishment toward Corporation in Indonesia Criminal Justice Practice. Jurnal Dinamika Hukum. 17(1): 104-111. Online pada http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/649/486

Jahja, J. S. (2012). Melawan money Laundrering. Jakarta: Visimedia.

Lebrine, E. (2010). Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisanis. Jurnal Manajemen dan Kewiraushaan, 12(1): 56-65. DOI: https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.%2056-65

Muskibah. (2010). Tanggung Jawab Direksi Penerapan Prinsip Good Corporate Govermence. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum. 2(3): 125-135. Online pada https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/207

Mulyadi, M. dan Surbakti, F. A. (2010). Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta: Softmedia.

Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria. 8(2): 132-144. Online pada http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/652/562

Nasution, B. (2013). Pemahaman Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, disampaikan pada diskusi hukum dengan tema ”Mengenal, Mengetahui untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang” yang diselenggarakan oleh DPCPERMAHI Medan, 5 April 2013.

Republik Indonesia. (2010). Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Satria, H. (2018). Environmental Pollution: Assessing the Criminal Liability of Corporations. Hassanuddin Law Review. 4(2): 194-203. DOI: 10.20956/halrev.v4i2.1421. Online pada http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/1421/403

Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Yudisial. 10(2): 155-171. Online pada http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/18/pdf

Saprudin, Y. (2006). Money Laundering, (Kasus L/C Fiktif BNI 1946). Jakarta: Pensil-324.

Sirait, T. M. (2017). The Implementation of Procedural Law of Responbility Enforcement of Corporate Crime In Integral Criminal Justice System. Jurnal Dinamika Hukum, 17(3): 343-349. DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.3.769

Setedi, A. (2010). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Jakarta:, Sinar Grafika.

Setyono. (2002). Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Averroes Press.

Sjahdeni, S.R. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity.

Sulistyana. (2013). Implikasi Tindak Pidana diluar KUHP dalam Hukum Acara Pidana. Jurnal Dinamika Hukum 13(2): 179-196. Online pada http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/202/165

Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Wachioe P, H. S. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi, Jurnal Hukum dan Peradilan. 5(2): 155 – 180.

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Negara. Jurnal Dinamika Hukum. 14(2): 216-226. Online pada http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/291/285

William G. (1961). Criminal Law London: Stevens & Sans Limited.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License