Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Darwin Darwin(1*), Dahlan Dahlan(2), Suhaimi Suhaimi(3),


(1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(3) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan.  Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.

Keywords


Praperadilan, Penafsiran Hakim, Putusan Pengadilan.

Full Text:

PDF

References


Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindi Persada.

Kompas, 2015, Putusan Hakim Preseden Buruk, https://dinginpagi.wordpress.com/2015/02/17/putusan-hakim-preseden-buruk/, diunduh 15 Desember 2017.

Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Perihal Pra Peradilan Ilham Arief Sirajuddin.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License