Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)


Leonardo Siregar(1),


(1) Universitas Medan Area

Abstract


Penelitian ini mengkaji tentang tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan penerapan dari asas pencemar membayar dalam perkara perdata lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pemerintah terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian izin dan pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata dan pidana. Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tidak terlaksana karena semua gugatan dalam permohonan banding penggugat ditolak oleh 2 orang majelis Hakim, hanya hakim ketua yang berbeda pendapat.

Keywords


Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Asas Pencemar Membayar, Pemulihan Lingkungan Hidup.

Full Text:

PDF

References


Aca Sudandhy dan Rustam Hakim. (2009). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berwawasan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Arifin, S. (2014). Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Medan: Medan Area University Press.

Erwin, M. (2011). Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Jakarta: Refika Aditama.

Husein, S. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Sumut: Bayumedia.

Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. Jurnal Hukum Adigama, 7.

Rangkuti, S. S. (1996). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlanggara University Press.

Siahaan, N. (2014). Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.

Wibisana, A. G. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: BP-FH UI.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3964

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License