KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Aristo Prima(1*),


(1) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
(*) Corresponding Author

Abstract


Status of employment law    in the national legal order Indonesia theoretically can be separated into three areas, namely the areas of administration, the field of civil and criminal fields. Relationships law made by workers / laborers with employers included in the field of civil law. However, during the manufacturing process, implementation, and an end to the relationship controlled by the government. If during these processes there is a violation (not in accordance with applicable regulations), it can be applied to criminal sanctions. Based on this it raised the question of how the criminal law policy of the offenses in the field of employment, how goal setting normative regarding labor relations. The results of research and discussion to explain policies Criminal Law Against Crime in the Field of Employment is the regulation of provisions regarding the issue penal law in relation to employment issues in the legislation which is national that aims to maintain synchronization of the working relationship between employers and workers and put the government functions as a function harmonization between employers and workers. Goal setting normative concerning the employment relationship is to maintain order tangle working relationship between workers and employers.


Keywords


Criminal police, Criminal Law, Imployment

Full Text:

PDF

References


A. Buku-Buku

Budiono, A.R., 2011, Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Indeks.

Latif, A., dan Hasbih A., 2011, Politik Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Chazawi, A., 2002, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wisnubroto, A., 1999, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Hamzah, A., 2007, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta.

___________, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Amrullah, A., 2006, Kejahatan Korporasi, Malang: Bayumedia Publishing.

Sunggono, B., 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutiyoso, B., 2006, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Pers.

Arief, B.N., 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

___________, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 23-24.

___________, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group.

Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, 2000, Politik Hukum dalam Sketsa, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Santoso, B., 2012, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan, Bali: Pustaka Larasan.

Hartono, C.F.G.S, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Storia Grafika.

Paton, G.W., 2001, A Text Book of Jurisprudence, Second Edition, Oxford: At the Clarendon Press

Harkrisnowo, H., Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

Black, H.C., 1999, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Publicing, C.O.

Syaukani, I., dan A. Ahsin T., 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lase, A.Y., Isnaini, dan Syafaruddin, (2018), Hubungan Sistem Pengupahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Buruh Di (PT Persero Pelindo 1 Cabang Gunung Sitoli, Mercatoria, 1 (2): 141-149

Rasjidi, L., dan Ira T.R., 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju.

Rasjidi, L., dan I. B. Wayan P., 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moh. Mahfud M.D, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.

Moeljatno, 1980, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Undip.

___________, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Yogyakarta: Total Media.

Muladi dan Barda N.A., 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Syamsuddin, M., 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada.

Harahap, M.Y., 2000, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, R., 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta: Putra A. Bardin.

Soekanto, S., dan Sri M., 1986, Penulisan Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S., 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru.

___________, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Mertokusumo, S., 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Kalo, S., Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyaraakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Bakhri, S., 2009, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Total Media.

Prasetyo, T., 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, T., dan Abdul H.B.,, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

___________________, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, T., dan Eva A.Z., 2011, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, W., 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama.

Anwar, Y., dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Shofie, Y., 2002, Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasii, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Asyhadi, Z., Hukum Kerja, 2007, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KUH Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

C. Internet:

Fahrozi, Sumber Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Melalui http://hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.co.id/2012/03/sumber-hukum-ketenagakerjaan-indonesia.html.

Kompasiana, “Pengertian Tindak Pidana”, http://hukum.kompasiana. com/2011/10/ 18/pengertian-tindak-pidana/.

Lauretta, "Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan", Diakses Melalui http://lauretta15lawsource.blogspot.co.id/2013/06/bab-ii-ruang-lingkup-hukum_25.html.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.437

Article Metrics

Abstract view : 215 times
PDF - 58 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License