Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara


Sri Hidayani(1), Blinton Mangojak Samosir(2), Riswan Munthe(3),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Sumatera Utara
(3) Universitas Medan Area

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada regulasi hukum kehutanan dalam kaitannya dengan perubahan peruntukan kawasan hutan di Indonesia; tata cara; serta hasil penyelesaian yang dilakukan pemerintah Sumatera Utara terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Kabupaten Toba Samosir. Guna mendekati masalah ini dipergunakan Metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini dipergunakan data primer dan data sekunder. Data-data dikumpulkan melalui analisis data kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Peraturan tentang tata cara peruntukan perubahan hutan menjadi kawasan bukan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang tata Cara Perubahan Peruntukan, dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba. Tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan yakni Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaah teknis, Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan. Hasil proses penyelesaian peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengubah status dan fungsi kawasan hutan membuat Pariwisata.

Keywords


Peruntukan; Kawasan Hutan; Toba Samosir.

Full Text:

PDF

References


Affianto, (2012), Hutan Rakyat Sosial Ekonomi dan Pemasaran, BPFE, Yogyakarta.

Aini Lia Nur, (2014), Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Sk Menteri Kehutanan RI NO. SK. 463/MENHUT-II/2013 Di Kota Batam, USU Law Journal, Vol.2.No.3.

Annisa Winanda Rizky, (2018), Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Desa Kaligunting (Studi Kasus PHBM di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur), Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 1, April, Universitas Sebelas Maret.

Freston Dede, (2017), Perubuhan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menajamin Hak Masyarakat Atas Tanah, Jurnal, UBELAJ, Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu

HS. Salim, (2008), Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Indriyanto. (2016), Ekologi Hutan, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Kasiram Moh, (2010), Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif, UIN Maliki Press, Malang

Khakim Abdul, (2015), Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kusumaningtyas Rahajeng, (2013), Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.13 No.2

Lewoema Z.K, (2008). Kelestarian Hutan Di Indonesia, Tanggungjawab Setiap Warganegara. WALHI. Jakarta.

M Fauzi Rio, (2016), Analisa Perubahan Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Naning Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Hutan Lestar, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.

Nasution Bahder Johan, (2011), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Nurrochmat Dodik Ridho, (2015), Buku Strategi Pengelolaan Hutan, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.

Pitoyo Tri Joko, (2008), Hutan Untuk Kesejahteraan, Rajawali Pers. Jakarta.

Siahaan N.H.T, (2007), Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan, Pancuran Alam, Jakarta.

Simon Hasanu, (2014). Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriyatna Jatna, (2008), Melestarikan Alam Indonesia, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Supriatna Iding, (2017), Implikasi Perubahan Hutan Rakyat Menjadi Kawasan Lindung Bagi Petani (Studi Kasus: Desa Cikondang Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka), Vol. 4 No. 1, April.

Suprapto. E, (2014), Hutan Rakyat: Aspek Produksi dan Ekologi, Biro Penerbit Arupa, Yogyakarta.

Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, (2011), Hukum Kehutanan di Indonesia, PT. Rineka Cipta. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5096

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License